Menperin Ungkap 4 Beban Industri: Banjir Impor hingga Harga Minyak

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan sejumlah tekanan yang dihadapi industri nasional sekaligus strategi pemerintah untuk menjaga daya saing sektor manufaktur dalam kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.

Menperin Agus menyampaikan tekanan terhadap industri tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di level 49,8 atau sedikit di bawah ambang ekspansi 50 pada Agustus 2026 .

Namun, ia menekankan kondisi tersebut perlu dilihat secara berimbang dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang disusun Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Pada Agustus, IKI masih berada di level ekspansif 52,3 dan selama delapan bulan 2026 tidak pernah turun di bawah 50," ujarnya dalam ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Agus, perbedaan kedua indikator tersebut menunjukkan pelaku industri masih memiliki kepercayaan terhadap prospek usaha, tetapi pada saat yang sama menghadapi tekanan nyata di lapangan.

PMI dinilai lebih cepat menangkap gejolak karena mengukur kondisi pembelian dan pesanan perusahaan pada bulan berjalan, sedangkan IKI memiliki cakupan perusahaan yang lebih luas dan bobot besar pada pesanan baru.

Agus memaparkan setidaknya empat tekanan utama yang saat ini membebani industri nasional, yakni banjir impor, ketegangan geopolitik, kenaikan harga minyak, dan daya beli masyarakat. Banjir impor terjadi di tengah kelebihan kapasitas produksi global, terutama pada sektor baja, tekstil, keramik, plastik, dan elektronik.

Menurut Agus, kondisi tersebut semakin menekan industri domestik karena sejumlah produk impor masuk dengan harga sangat rendah. Persaingan harga menjadi semakin berat bagi produsen dalam negeri yang harus menanggung biaya produksi dan operasional.

Tekanan berikutnya berasal dari geopolitik, khususnya konflik Amerika Serikat-Iran dan gangguan di Selat Hormuz yang berdampak terhadap jalur energi dunia.

Kenaikan harga minyak juga menjadi tantangan karena berdampak langsung terhadap biaya bahan bakar, logistik, dan bahan baku petrokimia seperti plastik, karet sintetis, serta serat poliester.

Agus menilai keempat tekanan tersebut saling memperkuat. Biaya produksi meningkat akibat energi, harga produk tertekan oleh impor murah, sementara permintaan menghadapi tantangan dari daya beli.

"Kami sudah melakukan diagnosis, jadi tantangan industri kita bukan kemampuan memproduksi. Tantangan kita adalah memastikan bahwa barang-barang yang kita produksi dibeli di Indonesia," ucap Menperin.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menggunakan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang diputuskan pada Rapat Kerja Kemenperin pada 27 Oktober 2025. Agus menjelaskan SBIN dibangun di atas empat pilar, yakni industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta prinsip keberlanjutan.

Industrialisasi berbasis sumber daya alam diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas seperti nikel, sawit, batu bara, dan komoditas unggulan lainnya. Sementara pengembangan ekosistem industri dilakukan dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir, didukung sumber daya manusia kompeten serta infrastruktur yang memadai.

Pada aspek teknologi, pemerintah mendorong modernisasi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Adapun keberlanjutan menjadi fondasi melalui pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular.

"SBIN bukan sekadar kebijakan sektoral Kemenperin. SBIN adalah strategi nasional untuk memastikan industri Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan berdaulat. Industri yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar Agus.

Ia menambahkan, pertumbuhan industri sebesar 5,32 persen menunjukkan arah kebijakan industrialisasi berada pada jalur yang diharapkan.

Namun, menghadapi tekanan global yang semakin kompleks, pelaksanaan SBIN perlu diperkuat melalui tiga aksi, yaitu melindungi pasar domestik, menurunkan biaya, dan meningkatkan produktivitas.