WHO Bakal Minta Dukungan Dana dan APD Atasi Corona di KTT G20 Virtual

ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Para pemimpin G20 dalam pertemuan di Osaka tahun lalu. KTT Luar Biasa G20 tak hanya akan membahas penanganan corona, tetapi juga dampak pada ekonomi dan sosia.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
26/3/2020, 18.45 WIB

Presiden Joko Widodo dan sejumlah pemimpin negara yang tergabung dalam G20 akan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa secara virtual pada Kamis (26/3) pukul 19.00 WIB. Mereka akan membahas penanganan virus corona yang tengah mewabah di dunia saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus akan meminta anggota G20 memberi dukungan melalui peningkatan pendanaan dan produksi alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Pasalnya, pasokan APD di seluruh dunia mengalami penurunan semenjak Covid-19 menyerang.

"Kita memiliki tanggung jawab global atas dasar kemanusiaan dan negara-negara seperti G20 harus dapat mendukung negara-negara lain di seluruh dunia," kata Tedros dalam konferesi pers di Jenewa, Rabu (25/3) malam seperti dikutip dari Reuters. 

Meski demikian, KTT Luar Biasa G20 tak hanya akan membahas penanganan corona. Pertemuan itu juga akan membahas dampak ekonomi dan sosial atas pandemi tersebut yang berpengaruh pada rantai pasok global.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud sebagai Ketua G20 tahun ini mengatakan, KTT Luar Biasa ini bertujuan untuk menyatukan upaya berbagai negara dalam merespon situasi global saat ini. Ada kekhawatiran bahwa beberapa negara akan mengadopsi langkah proteksionis dalam merespons corona.

(Baca: Jelang KTT G20 Virtual, Indonesia Usulkan 5 Strategi Tangani Corona)

Jokowi sendiri akan mendorong solidaritas global yang memerlukan aksi bersama dan terkoordinasi, seperti kebutuhan akses dan keterjangkauan alat kesehatan dan vaksin. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, akses dukungan pendanaan melalui mekanisme bilateral, regional, maupun multilateral perlu ditingkatkan melalui kerja sama internasional. Ini penting dalam upaya penanganan corona dan segala dampak ekonomi dan sosialnya.

Sebelum KTT Luar Biasa G20 ini, organisasi dunia tersebut juga telah melaksanakan pertemuan virtual antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada 23 Maret 2020. Selain itu, G20 juga mengadakan pertemuan sherpa secara virtual kemarin.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Rizal Affandi Lukman telah menyampaikan beberapa poin rekomendasi pemerintah untuk penanganan corona dalam pertemuan tersebut. Pertama, Indonesia mengimbau negara-negara meningkatkan proteksi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat usia lanjut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja dengan upah rendah.

Kedua, Indonesia mendukung dan memastikan keselamatan tenaga medis sesuai dengan standar WHO. Ini dilakukan melalui kemudahan akses terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri.

(Baca: Sri Mulyani: IMF Sebut Ekonomi Global Tahun Ini Negatif Karena Corona)

Ketiga, memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan vaksin dan kebutuhan medis lainnya. Dalam hal ini, Indonesia meminta setiap negara G20 dapat memfasilitasi perdagangan dan mobilitas obat serta kebutuhan medis lainnya, melalui relaksasi prosedur ekspor-impor.

Keempat, segala bentuk kontribusi finansial yang bersifat global harus merujuk pada kondisi dan prioritas nasional. Hal ini mengingat adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas dalam negeri dari setiap negara.

Kelima, perlu ada komitmen para pemimpin dunia dalam menciptakan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat. Hal ini untuk mencegah resesi ekonomi global yang lebih besar.

Selain itu, Indonesia mendukung usulan Presiden Arab Saudi memasukkan Jaring Perlindungan Sosial atau social safety net sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat miskin dalam menghadapi dampak corona. "Khususnya di negara-negara berkembang," ujar dia.

Di sisi lain, Indonesia juga menyetujui proposal Jepang untuk memasukkan paragraf yang berisi dukungan para pemimpin G20 bagi pemerintah Jepang untuk menunda pelaksanaan Olimpiade 2020.

Reporter: Dimas Jarot Bayu