AS Buat Pembatasan Baru Perjalanan & Pertemuan Diplomat Tiongkok

ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/File Foto
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, penasehat keamanan nasional AS John Bolton dan Presiden China Xi Jinping menghadiri jamuan makan malam setelah ktt pemimpin negara G20. Kedua negara kembali berseteru terkait hubungan diplomatik masing-masing negara.
Penulis: Ekarina
3/9/2020, 14.51 WIB

Amerika Serikat (AS) kembali mengeluarkan aturan kontroversial yang berpotensi mempertajam hubungannya dengan Tiongkok. Washington akan membatasi kunjungan dan pertemuan diplomat senior Beijing disertai sejumlah persyaratan.

Dikutip dari Al-Jazeera, pemerintah AS  mengatakan diplomat senior Tiongkok mulai saat ini akan harus meminta izin atau persetujuan Departemen Luar Negeri sebelum mengunjungi kampus di universitas AS. Syarat ini juga berlaku untuk acara budaya dengan peserta lebih dari 50 orang di luar kedutaan. Tindakan tersebut lantas menuai kecaman dari Beijing.

Dalam pernyataannya AS menyebut langkah ini dilakukan sebagai respon atas pembatasan Negeri Panda terhadap diplomat Amerika di negaranya. Kebijakan AS ini juga dikatakan sebagai bagian dari kampanye Trump atas dugaan operasi pengaruh Tiongkok dan aktivitas spionase.

Departemen Luar Negeri mengatakan akan mengambil tindakan untuk membantu memastikan semua kedutaan besar Tiongkok dan akun media sosial konsuler yang terindentifikasi dengan benar.

"Kami hanya menuntut timbal balik. Akses untuk diplomat kami di Tiongkok  harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat mereka di sini. Langkah ini akan menggerakkan kami secara substansial ke arah tersebut," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pengarahan kemarin, Rabu (2/9).

Pompeo mengungkapkan, Wakil Menteri Luar Negeri Keith Krach telah menulis pesan kepada dewan pemerintahan universitas AS untuk memperingatkan mereka akan dugaan ancaman Partai Komunis Tiongkok.

"Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing dan upaya perekrutan bakat yang tidak jelas," kata Pompeo.

Oleh seban itu, universitas harus memastikan mereka memiliki investasi bersih dan dana abadi, "Dengan mengambil beberapa langkah kunci untuk mengungkapkan semua investasi perusahaan (Tiongkok) yang diinvestasikan dalam dana abadi, terutama di dana indeks pasar berkembang."

Kemarin, Pompeo  juga mengatakan pusat budaya Institut Konfusius  atau universitas AS yang terafiliasi dengan pemerintah Tiongkok, akan ditutup akhir tahun ini.

Dia pun melabeli lusinan Institut Konfusius di AS sebagai entitas yang mendorong propaganda global.

Respons Keras Kedubes

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington mengutuk keras langkah tersebut sebagai "pelanggaran berat" terhadap Konvensi Wina yang mengatur bidang diplomasi.

Global Times, tabloid yang dikelola negara, seperti yang dilaporkan kedutaan menuliskan, AS harus memperbaiki kesalahannya, mencabut keputusan yang relevan, dan memberikan dukungan dan fasilitasi bagi diplomat Tiongkok di AS untuk melakukan kegiatannya. 

Hubungan diplomatik kedua negara pernah memburuk usai AS memerintahkan Tiongkok  untuk menutup konsulatnya di Houston, Texas, yang mendorong Beijing menerapkan langkah serupa dengan menutup konsulat AS di Chengdu.

Seperti yang diketahui, AS telah mengambil langkah untuk membatasi aktivitas Tiongkok di negaranya menjelang pemilihan presiden November 2020.  Presiden Donald Trump menghadapi tantangan kuat dari penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden yang telah membuat pendekatan sulit ke Negeri Panda melalui platform kebijakan luar negeri.

Hubungan kedua negara terus memburuk di tengah sengketa perdagangan,  hak asasi manusia,  undang-undang keamananHong Kong dan pandemi virus corona.

Trump menyalahkan negara itu karena gagal mengatasi penularan wabah Covid-19, yang dimulai di kota Wuhan akhir tahun lalu. Alhasil, AS kini mencatat kasus dan kematian terbanyak di dunia, melampaui Tiongkok. 

Trump juga telah meningkatkan pembatasan dan sanksi terhadap pejabat, lembaga pemerintah, dan perusahaan Tiongkok sejak tahun lalu, dimulai dengan batasan perjalanan para duta besar serta memberi syarat pendaftaran bagi biro perusahaan media Tiongkok.