Brexit Resmi Berlaku, Ubah Banyak Relasi Bidang Inggris dan Uni Eropa

Mulai 1 Januari 2021 ini Inggris resmi keluar dari Uni Eropa (UE). Setelah proses perceraian yang panjang dan melelahkan, parlemen Inggris menyetujui perjanjian perdagangan antara kedua kawasan pada Kamis (31/12) atau seminggu setelah kesepakatan tersebut tercapai.

Inggris sejatinya sudah resmi keluar dari UE, atau lebih dikenal dengan sebutan Brexit, pada awal 2020. Setelah itu Brexit memasuki masa transisi selama satu tahun. Dalam masa transisi ini, belum ada perubahan kebijakan terhadap arus barang dan jasa serta manusia antar kedua kawasan.

Baru pada malam Natal 2020, Inggris dan UE berhasil mencapai kesepakatan perdagangan yang akan mempertahankan skema perdagangan bebas kedua kubu tersebut.

Lantas apa yang berubah dan bagaimana pengaruhnya terhadap kedua kubu ini? Jika dijabarkan satu per satu, sektor demi sektor, hal-hal ini tercantum dalam perjanjian sebanyak lebih dari 1.200 halaman. Namun, terdapat beberapa poin-poin kunci dalam perjanjian tersebut.

Perdagangan

Dari aspek ini, kedua blok setuju bahwa perdagangan secara umum akan menyerupai kondisi sebelum keluarnya Inggris, yakni perusahaan asal kedua kubu tetap dapat membeli dan menjual barang sehari-hari (goods) di dalam perbatasan Uni Eropa tanpa membayar pajak.

Selain itu, tidak ada batasan mengenai kuantitas barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini menyebabkan kedua negara dapat menyelaraskan harga bahan baku, agar tidak ada yang lebih mahal dari yang lainnya.

Namun, perusahaan dari kedua kubu harus mematuhi aturan bersama antara Inggris dan UE terkait dengan standar hak pekerja, aturan lingkungan dan sosial. Sebelum pemisahan, perusahaan di dalam aliansi ini hanya perlu mematuhi aturan bentukan UE saja dalam perusahaannya.

Secara langsung kedua negara terpengaruh dengan aturan ini lantaran harus menyiapkan infrastruktur, dana, dan pekerja yang memadai untuk memenuhi aturan yang berbeda.

Melansir BBC, akan ada beberapa pemeriksaan baru di perbatasan Inggris, seperti pemeriksaan keamanan dan deklarasi bea cukai.

Perjalanan

Melansir situs resmi pemerintah Inggris, warga Inggris kini memerlukan visa untuk tinggal lebih lama dari 90 hari dalam periode 180 hari saat berkunjung ke negara anggota UE. Namun ada pengecualian untuk kunjungan ke Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania yang tidak akan mengurangi jatah 90 hari yang dimiliki warga Inggris.

Melansir The Balance, pertumbuhan ekonomi Inggris diproyeksikan akan turun sebesar 6,7% dalam 15 tahun apabila ada pembatasan dalam imigrasi setelah kesepakatan dagang tercapai.

Selain itu, kartu asuransi kesehatan Eropa (EHIC) yang sebelumnya dimiliki juga oleh warga Inggris nantinya tidak akan berlaku lagi. Meskipun kartu tersebut masih dapat digunakan hingga batas waktu kedaluarsa kartu.

Pemerintah Inggris mengatakan akan mengganti kartu kesehatan tersebut dengan fasilitas baru buatan Inggris, tetapi belum ada detail lengkap mengenai hal tersebut. Nantinya kartu tersebut memiliki fungsi yang sama untuk menjamin penyakit kronis, perawatan maternitas rutin, dan keadaan darurat.

Paspor hewan peliharaan juga tidak bisa lagi digunakan. Masyarakat Inggris, Wales, dan Skotlandia masih dapat membawa hewan peliharaan mereka ke negara-negara UE, tetapi perlu memastikan setiap hewan peliharaan sudah mengambil sertifikasi kesehatan hewan (AHC) yang sudah disepakati dua negara.

Perikanan

Pada sektor perikanan dan kelautan, setelah Brexit UE harus sepenuhnya meninggalkan perairan Inggris pada 30 Juni 2026, atau lima setengah tahun sejak awal kebijakan dimulai. Melansir BBC, kapal nelayan Inggris diestimasikan akan mendapat tambahan penghasilan hingga £ 145 juta tiap tahunnya.

Pada tahun 2019, kapal Inggris berhasil memperoleh pendapatan sebesar £ 850 juta. Namun, selama masa transisi lima setengah tahun, UE harus mengembalikan 25% hak perikanannya di laut Inggris.

Hal ini jelas menguntungkan buat Inggris dalam hal penguasaan sumber daya alam di perairannya. Walaupun UE dapat menentukan pajak ekspor ikan nantinya untuk Inggris, yang dapat memberikan keuntungan juga untuk kawasan tersebut.

Hukum dan Peradilan

Melansir BBC, pengadilan tertinggi di UE, European Court of Justice (ECJ) tidak lagi berperan dalam urusan pemerintahan Inggris dan persoalan hukumnya. Hal ini nampaknya merupakan salah satu tuntutan kunci Brexit, supaya Inggris dapat ‘merebut’ kembali hukum dan peraturannya.

“Kesepakatan ini menjamin bahwa Inggris tak lagi ada dalam tarikan UE, dan tidak lagi terikat oleh aturan UE, tak ada lagi peran bagi ECJ, dan semua garis merah utama kami tentang pengembalian kedaulatan telah tercapai,” kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Kamis (24/12).

“Artinya bahwa kita akan memiliki kemerdekaan politik dan ekonomi sepenuhnya pada 1 Januari 2021,” kata Johnson lagi. Hal ini merupakan keuntungan dan salah satu dasar utama Inggris melakukan referendum untuk Brexit.

Selain itu, perjanjian ini juga menyatakan bahwa segala perselisihan antara Inggris dan UE akan dirujuk ke pengadilan independen.

Reporter/penyumbang bahan: Ivan Jonathan (Magang).