Tangkal Tax Haven, AS Ajak Negara Kaya G-7 Bikin Pajak Minimum Global
Negara-negara kaya kelompok G-7 kemungkinan akan mendukung proposal Amerika Serikat terkait pengenaan pajak minimum global bagi perusahaan dalam pertemuan akhir pekan ini di Inggris.
Seorang pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan, pihaknya berharap pertemuan para menteri keuangan G-7 pada Jumat dan Sabtu di London akan menjadi momentum untuk memajukan negosiasi pajak perusahaan global ke forum yang lebih luas yakni kelompok negara G-20 di Italia pada Juli.
"Para pemimpin G-7 diharapkan memberikan dukungan penuh," ujar pejabat tersebut, seperti dikutip dari CNBC, Kamis (3/6).
Departemen Keuangan AS pada Mei mengusulkan pajak perusahaan minimum global sebesar 15% untuk mengakhiri spiral penurunan tarif pajak perusahaan dan mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara-negara surga pajak alias tax haven.
Minimum yang diusulkan lebih rendah dari proposal pemerintahan Biden yang bertujuan menaikkan tarif pajak perusahaan domestik minimum 28% dan mengenakan retribusi minimum 21% atas keuntungan luar negeri yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan AS.
Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo pada bulan lalu mengharapkan dukungan kuat dari negara-negara G-7 untuk proposal pajak minimum AS. Ini akan membantu memperkuat dukungan rencana pajak Biden di antara anggota parlemen AS.
Sejumlah pejabat G-7 lainnya telah meningkatkan ekspektasi pada pertemuan para menteri keuangan di London, pertemuan tatap muka pertama kelompok tersebut. Sejak pandemi Covid-19, pertemuan G-7 dilaksanakan secara virtual.
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa dia berharap G-7 membuat kemajuan yang signifikan dalam masalah pajak perusahaan. Ini terutama mencakup masalah yang lebih sulit untuk menyetujui bagaimana mengenakan pajak perusahaan layanan digital global yang besar, seperti Facebook, Amazon.com, Alphabet Inc Google, Apple Inc, dan Microsoft.
Sejumlah negara telah memberlakukan pajak layanan digital sepihak yang menargetkan perusahaan-perusahaan ini. Hal ini memicu ancaman tarif pembalasan dari AS.
Amerika Serikat telah bersikeras bahwa setiap rezim pajaknya tidak mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS dan bahwa semua pajak layanan digital individu dilarang. AS bahkan berencana menargetkan 100 perusahaan terbesar dan paling menguntungkan untuk membayar pajak di negara-negara tempat mereka berbisnis, terlepas dari klarifikasi industri dan model bisnis mereka.
Menteri keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu bahwa rencana AS untuk menargetkan 100 perusahaan teratas dapat berhasil. Namun, menurut dia, perusahaan teknologi besar harus menjadi bagian dari kelompok ini dan membayar lebih banyak pajak di tempat mereka beroperasi.