Malaysia Hari ini Lantik Ismail Sabri Sebagai Perdana Menteri Baru

ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/rwa/cf
Suasana jalan kosong saat "lockdown" akibat penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (1/6/2021).
Penulis: Happy Fajrian
21/8/2021, 11.59 WIB

Malaysia hari ini, Sabtu (21/8), akan melantik Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri (PM) ke-9, menggantikan Muhyidin Yassin yang mengundurkan diri pada Senin (16/8). Ismail Sabri akan mengambil sumpah jabatan di Istana Negara Malaysia pukul 14.30 atau 13.30 waktu Indonesia barat.

“Proses selanjutnya, Ismail Sabri akan menerima surat pengangkatan, pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan sumpah jabatan sebagai Perdana Menteri yang dijadwalkan pukul 14.30 pada tanggal 21 Agustus 2021,” tulis pernyataan Istana Negara Malaysia, dikutip dari Bernama.

Pengawas rumah tangga Kerajaan untuk Istana Negara, Ahmad Fadil Shamsudin, mengatakan bahwa Sultan Abdullah berpendapat bahwa dengan pengangkatan PM baru, pemerintah harus segera melanjutkan upaya memerangi Covid-19.

“Demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara yang terkena dampak parah dari pandemi,” kata Ahmad Fadil, menyampaikan pesan Sultan Abdullah.

Dia menambahkan bahwa Sultan juga berharap penunjukkan Ismail Sabri akan mengakhiri krisis politik di Malaysia dan seluruh anggota parlemen dapat menyisihkan agenda politiknya masing-masing dan bersatu dalam menghadapi pandemi Covid-19 demi warga dan negara.

Simak perkembangan kasus aktif Covid-19 di Malaysia pada databoks berikut:

Ismail Sabrii yang merupakan wakil PM di bawah Muhyiddin, akan menjadi PM Malaysia ketiga dalam tiga tahun terakhir. Ia didukung 114 anggota parlemen. Ia pun sebenarnya baru menjabat sebagai wakil PM selama dua bulan.

Sementara itu Muhyiddin mengundurkan diri setelah lebih dari 17 bulan berkuasa. Dia menyebutkan alasan pengunduran dirinya karena kehilangan dukungan mayoritas di parlemen imbas pertikaian dalam koalisi politik yang berkuasa saat ini.

Penunjukkan Ismail Sabrii, pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga koalisi yang berkuasa agar tetap utuh. Namun kenaikannya ke posisi tertinggi pemerintahan Malaysia berarti partai United Malaysia National Organization (UMNO) kembali berkuasa setelah kalah secara mengejutkan pada pemilu 2018.

UMNO adalah partai dominan dalam koalisi yang memerintah Malaysia selama lebih dari 60 tahun, tetapi kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum 2018 karena skandal keuangan yang melibatkan dana negara 1MDB.

Partai tersebut kembali berkuasa pada 2020 setelah pengunduran diri mendadak PM Mahathir Mohamad, yang memungkinkan Muhyiddin untuk membentuk koalisi yang berkuasa saat ini.

Muhyiddin mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (19/8) bahwa anggota parlemen dalam koalisi yang bukan dari UMNO akan mendukung Ismail sebagai perdana menteri baru. “Dengan syarat kabinet yang baru tidak termasuk siapa pun dengan tuntutan pengadilan,” ujarnya.

Pilihan Tepat?

Sebelum penunjukannya, analis politik menilai Ismail Sabri akan menjadi pilihan yang buruk karena hubungannya dengan pemerintah Muhyiddin. Pemerintahan Muhyiddin dikritik karena salah menangani wabah Covid-19 yang memburuk di Malaysia.

“Penunjukan Ismail tidak akan mengakhiri ketidakpastian politik yang dihadapi Malaysia sejak pemilu 2018. Situasi politik di Malaysia saat ini sangat tidak stabil,” kata Peter Mumford, kepala praktik Asia Tenggara dan Asia Selatan konsultan risiko Eurasia Group, seperti dikutip CNBC.

Dia menambahkan, Malaysia memiliki banyak partai politik dan tidak ada yang memegang lebih dari 20% kursi parlemen. Sementara politisi tidak banyak berbeda dalam ideologi ekonomi mereka karena politik sebagian besar didorong oleh ras dan agama.

“Selain itu, politisi tidak loyal kepada partainya dan dapat dengan mudah berpindah partai. Salah satu jalan keluar utama dari kekacauan politik ini adalah pemilihan umum, dan setelah itu mendiskusikan siapa perdana menteri berikutnya,” kata Mumford.

Apabila pemilu itu bisa menghasilkan partai atau koalisi yang memiliki mayoritas yang jelas, maka akan tercipta pemerintahan yang stabil di Malaysia.