Kandidat Perdana Menteri Jepang Janjikan Stimulus Rp 3,8 kuadriliun
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. Suga menyiapkan panggung untuk perdana menteri baru setelah pemungutan suara kepemimpinan partai pada 29 September.
Sejauh ini ada tiga kandidat yang berpotensi menggantikan posisi Suga. Mereka adalah mantan menteri luar negeri Fumio Kishida, Menteri Urusan Vaksin Covid-19 Taro Kono, dan mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi. Ketiganya menyatakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat perdana menteri.
Fumio Kishida disebut-sebut sebagai kandidat kuat menggantikan Yoshihide Suga. Dia menyerukan paket stimulus lebih dari 30 triliun yen (Rp 3,8 kuadriliun) untuk meredam hantaman ekonomi dari pandemi virus corona.
Kishida juga mengatakan bahwa jika dia menjadi perdana menteri, dia akan meminta Bank of Japan (BOJ) mempertahankan target inflasi 2% dan program stimulus besar-besaran. "Kita harus mendukung perekonomian dengan pelonggaran moneter skala besar dan stimulus fiskal untuk melindungi kehidupan masyarakat dari pandemi," kata Kishida dikutip dari Reuters, Selasa (7/9).
Kishida menyatakan bila terpilih, menyiapkan rencana anggaran tambahan pemerintah melebihi 30 triliun yen yang akan didanai dengan menerbitkan obligasi.
Selain Kishida, mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba memiliki peluang besar. Dia sering mendapat peringkat tinggi dalam jajak pendapat popularitas. Namun, dia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dan akan memberikan dukungannya untuk Taro Kono.
Penentuan perdana menteri lewat pemilihan pimpinan LDP, mengingat anggota partai ini menguasai parlemen Jepang. Kampanye untuk pemilihan pimpinan LDP bakal dimulai pada 17 September dan suara dihitung pada 29 September.
Perdana menteri baru Jepang akan menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Selain itu, PM baru Jepang juga harus menghadapi ekonomi negara yang menjadi sulit akibat pembatasan darurat yang diberlakukan karena penyebaran virus corona.