AS Pertegas Kewajiban Vaksinasi, Sanksi PHK & Denda Rp200 Juta Menanti
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Kamis (9/9), mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk 'memaksa' warga AS melakukan vaksinasi. Kebijakan ini akan menyasar pekerja federal, perusahaan yang memiliki karyawan dalam jumlah besar, serta petugas kesehatan.
Kewajiban vaksinasi Covid-19 ini akan diberlakukan bagi sekitar 100 juta pekerja AS, atau lebih dari dua per tiga total pekerja di AS.
"Selama ini kami sudah bersabar. Tapi kesabaran kami menipis. Penolakan kalian terhadap vaksinasi merugikan kami semua," kata Biden merujuk pada puluhan juta pekerja AS yang menolak vaksinasi, dikutip dari Reuters, Jumat (10/9).
Pemerintah Amerika Serikat sudah memulai program vaksinasi sejak 4 Januari tahun ini. Sebanyak 208, 31 juta atau 62,7% populasi mereka sudah mendapat vaksinasi tahap pertama sementara 177,43 juta atau 53,4 populasi mereka sudah mendapat vaksinasi lengkap.
Dalam sebulan terakhir, AS juga semakin menggiatkan program vaksinasi bahkan memberikan suntikan dosis ketiga sebagai upayanya untuk meredam penyebaran varian Delta. Namun, masih ada puluhan juta warga AS yang menolak vaksinasi padahal vaksinasi diberikan secara cuma-cuma. Mereka inilah yang menurut Biden menghambat pemulihan ekonomi.
Setidaknya ada enam poin penting dalam kebijakan baru Biden. Salah satunya adalah mengharuskan pegawai federal divaksinasi atau melakukan tes Covid-19 mingguan. Syarat ini lebih berat dari sebelumnya yang masih membebaskan pegawai federal untuk mengajukan keberatan terhadap program vaksinasi.
Juli lalu, Biden, hanya meminta pegawai federal untuk menunjukan bukti vaksinasi atau menunjukan bukti tes Covid-19 regular sebagai syarat masuk kerja. Dengan kebijakan baru, pegawai federal harus divaksinasi dalam 75 hari ke depan, sebelum tahun ini berakhir atau mereka akan menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kita akan melindungi pekerja yang sudah divaksin dari mereka yang belum divaksin. Kita akan mengurangi penyebaran virus dengan meningkatkan jumlah pekerja yang divaksin di seluruh Amerika Serikat," tutur politikus Partai Demokrat tersebut.
Poin penting lain dalam kebijakan baru Biden adalah meminta Departemen Tenaga Kerja AS untuk mengembangkan standar kebijakan yang berlaku sementara dan bersifat darurat untuk pekerja di sektor swasta.
Kebijakan itu akan mengharuskan semua perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja untuk meminta pekerjanya melakukan vaksinasi atau tes Covid-19 mingguan. Jika melanggar, maka perusahaan itu akan dikenai denda US$14.000 atau sekitar Rp 200 juta untuk setiap kali pelanggaran.
Merujuk pada rencana Presiden Biden, pemerintah juga akan mewajibkan vaksinasi bagi petugas kesehatan di rumah sakit dan lembaga lain yang berpartisipasi dalam program sosial Medicare dan Medicaid bagi warga miskin, cacat, dan lanjut usia. Kebijakan ini akan berdampak pada lebih dari 17 juta pekerja kesehatan dan 50 ribu provider layanan kesehatan.
Selain itu, Biden juga akan menggunakan wewenangnya di bawah Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk meminta industri untuk mempercepat produksi alat tes Covid-19, termasuk alat tes yang bisa digunakan di rumah. Jaringan ritel besar seperti Walmart, Amazon.com dan Kroger diminta menjual alat tes tersebut dengan biaya lebih terjangkau.
Biden juga meminta tempat hiburan, tempat konser, dan arena olahraga untuk mensyaratkan vaksin atau bukti tes negatif Covid-19 kepada siapapun yang masuk ke area tersebut.
Namun, kebijakan Biden ini menuai kritikan, terutama dari kalangan Partai Republik. Kelompok konservatif juga menilai kebijakan presiden berusia 78 tahun itu sebagai hal yang berlebihan. Gubernur Oklahoma Kevin Stitt mengingatkan pemerintah tidak seharusnya mencampuri urusan swasta.
"Bukan tugas pemerintah untuk mendikte apa yang harus dilakukan sektor swasta," ujarnya.
Seperi diketahui, hingga saat ini lebih dari 672.618 orang tewas di Amerika Serikat karena Covid-19. Kematian serta rawat inap meningkat tajam, seiring dengan penyebaran varian Delta.
Mengutip World O Meter, hingga Kamis (9/9), AS mencatat tambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 157.794 kasus, dengan jumlah tersebut total kasus Covid-19 di AS mencapai 41,4 juta orang sejak awal pandemi.