Bank Dunia Tolak Permintaan Pertemuan Bos IMF untuk Bela Diri

Skandal manipulasi data pada laporan kemudahan berusaha (EoDB) yang menyeret bos Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva tampaknya belum berakhir. Dewan Bank Dunia dikabarkan menolak permintaan bertemu yang diajukan Georgieva belum lama ini.

Georgieva sebelumnya berhasil mendapat dukungan dari IMF setelah lembaga keuangan itu menyatakan tetap mempertahankan jabatannya. Penolakan dari Dewan Bank Dunia utersebut tampaknya berpotensi menimbulkan keratakan pada hubungan lembaga tersebut dengan IMF.

Pengacara yang disewa oleh Georgieva, Whitney Debevoise dari firma hukum Arnold & Porter mengirimkan surat permintaan untuk bertemu Dewan Bank Dunia pada Jumat pekan lalu. Georgive ingin mengklarifikasi bahwa ia tidak terlibat dalam skandal tersebut.

Dalam suratnya, Debevois menuliskan bahwa laporan investigasi yang disiapkan oleh firma hukum WilmerHale dilakukan secara tidak benar. Laporan tersebut juga melanggar hak proses hukum kliennya, dan mengatakan asumsi yang disampaikan dalam temuan tersebut salah.

Georgieva bersama mantan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dituduh terlibat memanipulasi data EoDB Cina pada 2018. Peringkat kemudahan berusaha Cina dinaikkan menjadi urutan 78 dari yang seharusnya peringkat 85 pada 2018, kemudian naik lagi pada 2019 ke peringkat 46 dan laporan 2020 di posisi 31.

Selain Cina, laporan tersebut juga mengungkap keduanya terlibat untuk menaikan peringkat Arab Saudi pada tahun yang sama, serta peringkat Uni Emirat Arab dan Azerbaijan dalam laporan EODB tahun lalu.

Sumber Reuters mengatakan bahwa Dekan dewan Merza Hasan, ketua komite etik dewan dan ketua panel terpisah untuk tata kelola Bank Dunia, semuanya menolak permintaan Georgieva untuk bertemu.

Dalam tanggapan terpisah, ketiga pejabat tersebut kompak mengatakan bahwa mereka tidak akan menindaklanjuti surat yang diajukan Georgieva, ataupun mendengar pernyataan pembelaannya. Mereka menyebut aturan lembaga dimaksudkan untuk mencegah adanya intervensi apapun dari dewan ataupun pihak lain dalam penyelidikan atas skandal EoDB yang tengah berlangsung.

Dewan Bank Dunia juga memberi tahu Debevoise bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu atau mendengar pembelaan apapun dari Georgieva. Hal ini karena mereka juga tidak memiliki peran dalam penyelidikan tersebut.

Penyelidikan secara terpisah dilakukan oleh WilmerHale. Laporan tersebut diperkirakan bisa selesai dalam waktu sekitar dua bulan. Hasilnya juga bukan diserahkan kepada dewan, melainkan akan diterima oleh Departemen Sumber Daya Manusia Bank Dunia.

Penolakan Dewan Bank Dunia atas permintaan Gerogieva tersebut berpotensi menimbulkan keretakan antara IMF dan pejabat Bank Dunia. Seperti diketahui, Dewan Eksekutif IMF juga telah merilis pernyataannya tetap mempertahankan jabatan Georgieva sebagai Direktur Pelaksana.

"Setelah melihat semua bukti yang disajikan, Dewan Eksekutif menegaskan kembali kepercayaan penuhnya pada kepemimpinan Direktur Pelaksana dan kemampuannya untuk terus menjalankan tugasnya secara efektif," tulis dalam keterangan resmi IMF yang dikutip dari CNBC International, Selasa (12/10).

Selain itu, Debevoise diketahui bukan hanya berperan sebagai perwakilan Georgive dalam pembelaan skandal EoDB. Ia juga diketahui pernah menjabat sebagai anggota Dewan IMF. Fakta ini mungkin juga bisa makin memperuncing kesenjangan yang ada.

Dewan Bank Dunia telah dijadwalkan untuk bertemu secara informal pada hari Senin. Tetapi pertemuan dibatalkan setelah Georgieva mengirim permintaan untuk bertemu dan materi lainnya kepada anggota dewan. Dewan kabarnya mengatur ulang pertemuan yang dijadwalkan akan digelar ketika semua tahap penyelidikan skandal tersebut berakhir.

Georgieva dapat menerima sanksi jika tahap kedua penyelidikan oleh WilmerHale menemukan adanya kesalahan. Meski begitu sesuai peraturan Bank Dunia, dia tidak akan kehilangan uang pensiunnya.

Pemerintah AS selaku pemegang saham terbesar di kedua lembaga, bulan ini mengatakan tidak ada cukup bukti untuk mencopot Georgieva dari pimpinan IMF. Tetapi pejabat Kementerian Keuangan menekankan bahwa mereka masih akan memantau pemeriksaan lebih lanjut yang sedang berlangsung.