Pembayaran Gas dengan Rubel Berlaku, Eropa di Ambang Krisis Energi

Uni Eropa di ambang krisis energi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang menyatakan bahwa pembayaran gas dengan mata uang rubel berlaku mulai hari ini, Jumat (1/4), dan semua kontrak pengiriman gas akan ditangguhkan jika pembayaran ini tidak dilakukan.

“Untuk membeli gas alam Rusia, mereka harus membuka rekening rubel di bank Rusia. Dari rekening inilah pembayaran untuk gas dilakukan mulai besok,” kata Putin, Kamis (31/3), dikutip dari Reuters.

Dia menambahkan bahwa kalau pembayaran tidak dilakukan (dengan rubel), maka itu dianggap sebagai default atau kegagalan dari pihak pembeli dengan semua konsekuensinya. “Kontrak yang ada akan dibatalkan. Tidak ada yang menjual apapun kepada kami dengan gratis, dan kami juga tidak berniat untuk melakukan amal,” ujarnya.

Rusia memasok sekitar sepertiga dari kebutuhan gas Eropa. Energi menjadi senjata terkuat Putin dalam membalas sanksi negara Barat atas invasinya ke Ukraina.

Keputusan Rusia untuk memberlakukan pembayaran rubel telah mendorong nilai tukar rubel kembali menguat setelah sempat jatuh ke posisi terendah dalam sejarah setelah invasi 24 Februari.

Perusahaan dan pemerintah Barat telah menolak langkah tersebut sebagai pelanggaran kontrak yang ada, yang ditetapkan dalam euro atau dolar.

Menteri ekonomi Prancis, Bruno Le Maire mengatakan bahwa Prancis dan Jerman sedang mempersiapkan skenario di mana aliran gas Rusia kemungkinan dihentikan, yang akan menjerumuskan Eropa ke dalam krisis energi besar-besaran. Simak databoks berikut:

Kanselir Jerman Olaf Scholz sebelumnya telah berbincang dengan Putin melalui sambungan telepon dan menegaskan bahwa berdasarkan kontrak pembelian gas dengan Rusia, Jerman akan terus membayarnya dalam euro dan dolar.

Hal tersebut berbeda dengan yang dilaporkan sebelumnya bahwa Putin telah melunak dan mengizinkan kawasan benua biru untuk terus membayarkan impor gasnya menggunakan dua mata uang utama dunia tersebut.

“Jerman berharap untuk independen dari impor minyak dan batu bara rusia tahun ini. Tapi butuh waktu lebih lama untuk mengurangi ketergantungan terhadap gas Rusia,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan bahwa terkait ancaman, permintaan Putin, atau apapun sebutannya, untuk membayar dengan Rubel, kontrak harus dihormati. “Sangat penting bagi kami (Jerman) untuk tidak memberikan sinyal bahwa kami dapat diperas oleh Putin,” kata dia.

Reaksi yang sama juga ditunjukkan Menteri Ekonomi Prancis, Bruno Le Maire, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, agar Rusia menghormati kontrak yang telah disepakati. “Kami tidak akan melakukannya (membayar dengan rubel),” kata Johnson melalui juru bicaranya.

“Kesepakatan internasional mencakup klausul pembayaran dan mata uangnya. Posisi kami tetap mengacu pada kontrak tersebut,” tulis pernyataan perusahaan perdagangan gas asal Belanda, Gasterra.

Sama halnya dengan perusahaan energi Eneco. “Eneco memiliki kontrak jangka panjang dengan Wingas, anak usaha Gazprom di Jerman, untuk pengiriman hingga 2030. Eneco berharap kontrak tersebut dengan Wingas yang dalam euro dihormati”.

Analis dari Fitch Solutions mengatakan bahwa pemerintah Rusia saat ini diliputi ketakutan Gazprombank akan terkena sanksi dari negara barat di tengah upaya Eropa untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pasokan energi Rusia.

“Kontrak jangka panjang pembelian gas dari Rusia dilakukan dalam euro, dan tanpa negosiasi ulang kontrak tersebut, Rusia tidak memiliki dasar hukum untuk memaksakan permintaannya,” kata analis tersebut.

Untuk memaksakan pembayaran dalam rubel, Rusia harus mematikan aliran gas ke 27 negara Uni Eropa yang akan memicu eskalasi konflik yang tidak pernah terjadi bahkan pada perang dingin.

Perintah yang ditandatangani oleh Putin menetapkan mekanisme bagi pembeli untuk mentransfer mata uang asing ke rekening khusus di bank Rusia, yang kemudian akan mengirim rubel kembali ke pembeli asing untuk melakukan pembayaran gas.

Putin mengatakan peralihan itu dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan Rusia, dan itu akan tetap pada kewajibannya pada semua kontrak.