Ukraina dan Moldova telah mendapatkan status kandidat Uni Eropa (UE). Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengumumkan keputusan tersebut melalui akun Twitter resmi miliknya pada Jumat (24/6) dini hari tadi.
"Hari bersejarah," tulis Michel dalam cuitannya. "Hari ini menandai langkah penting perjalanan Anda menuju UE."
Keputusan ini diambil setelah voting pada parlemen UE memutuskan 529 suara mendukung, berbanding dengan 45 menolak, dan 14 abstain. Parlemen pada Kamis (23/6) mengadopsi resolusi yang menyerukan kepada Kepala Negara atau Pemerintah untuk memberikan status kandidat UE ke Ukraina dan Republik Moldova "tanpa penundaan".
Keputusan ini langsung mendapatkan apresiasi dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. "Masa depan Ukraina berada di dalam UE," cuitnya berselang delapan menit setelah pernyataan Michel.
Status kandidat menjadi langkah pertama bagi sebuah negara menuju keanggotaan UE. Namun, status ini tidak menjamin keanggotaan kedua negara ini, karena masih membutuhkan proses lebih lanjut, yang dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun sebelum resmi bergabung.
Menyitir laporan BBC Internasional, Presiden Komisi Eropa mengatakan proses aksesi akan dilakukan "berdasarkan prestasi", dan sesuai dengan aturan. Selain itu, mereka tidak akan memulai negosiasi formal tidak sebelum menjalankan reformasi bersyarat. Hal ini termasuk memperkuat supremasi hukum, dan memerangi korupsi.
Michel mengatakan bahwa Dewan mengakui "perspektif Eropa" negara-negara itu dan "siap untuk memberikan status kandidat setelah prioritas yang luar biasa ditangani."
Menanggapi keputusan ini, penasihat Zelenskiy, Oleksiy Arestovych, seperti dikutip Reuters, menyatakan perjalanan panjang menuju keanggotaan UE akan menjadi dorongan moral yang besar bagi negara yang sedang berperang ini. Menurutnya, serangan Rusia di dua kota wilayah Donbas timur sedang bergerak menuju "klimaks yang menakutkan".
Persetujuan permohonan Kyiv oleh pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels ini dinilai akan membuat marah Rusia. Terutama karena Moldova yang merupakan bekas bagian negara Uni Soviet, juga menjadi kandidat resmi. Keputusan ini juga menandakan niat UE untuk menjangkau jauh ke dalam negara-negara bekas Uni Soviet.
Jumat ini akan menandai empat bulan, sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukannya melintasi perbatasan untuk melakukan "operasi militer khusus" yang sebagian dipicu perambahan Barat ke kawasan yang dianggap Rusia sebagai wilayah pengaruh mereka.
Berdasarkan data Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), tercatat sejak serangan dilakukan pada 24 Februari 2022, terdapat 10.465 korban sipil di negara itu: 4.662 tewas dan 5.803 terluka. Hampir setengah dari jumlah korban ini berada di wilayah Donetsk dan Luhansk, 5.945 korban (2.725 tewas dan 3.220 terluka).
Meski tidak langsung melakukan intervensi terhadap perang di Ukraina, negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat sudah memberikan bantuan dalam bentuk dana, kemanusiaan, dan militer.