Hungaria Enggan Ikut Putusan ICC Tangkap Vladimir Putin

ANTARA FOTO/REUTERSATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Defence Minister Sergei Shoigu in Moscow, Russia July 4, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
24/3/2023, 13.15 WIB

Surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) tak disambut seluruh negara. Hungaria menyatakan tak akan menangkap Putin jika memasuki negaranya.

Hungaria beralasan, sistem hukum negara tersebut belum mengaplikasikan Statuta Roma sebagai pembentuk ICC. Oleh sebab itu, Budapest tak akan menangkap Putin jika masuk negara tersebut.

"Undang-Undang ICC belum digunakan di Hungaria," kata Kepala Staf Perdana Menteri hungaria, Gergely Gulyas pada Kamis (24/3) dikutip dari Al-Jazeera.

ICC mengeluarkan surat penangkapan karena Putin diduga mendeportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia. Jika putusan ini diplikasikan di 123 negara, maka negara-negara tersebut bisa menangkap Putin dan mengirimkannya ke Den Haag, Belanda untuk diadili.

Meski demikian, Hungaria belum mengambil sikap soal surat tersebut. Gulyas juga menyebut putusan ini bukan yang paling menguntungkan.

"Karena membawa hal-hal menuju eskalasi lebih besar dan bukan perdamaian. Tapi ini pendapat pribadi saya," katanya.

PM Hungaria, Viktor Orban memang merupakan sekutu lama Putin, namun di sisi lain harus mengkecam Rusia karena negaranya adalah bagian Uni Eropa. Hungaria hingga saat ini juga tak mengirimkan senjara ke Ukraina dan tetap menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Moskow.

Kepala Dewan Keamanan Federasi Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa segala upaya penangkapan terhadap Putin akan dianggap sebagai pernyataan perang.
Medvedev, yang menjabat sebagai presiden pada 2008-2012, mengatakan bahwa ICC, yang tidak diakui oleh negara-negara termasuk Rusia, Cina, dan Amerika Serikat (AS) adalah nonentitas hukum

“Mari kita bayangkan, jelas ini situasi yang tidak akan pernah terwujud, namun mari kita bayangkan kalau itu terwujud, kepala negara nuklir pergi ke suatu wilayah, sebutlah Jerman, dan ditangkap,” ujarnya seperti dikutip Reuters, Kamis (23/3).