RI Lakukan 145 Pendekatan Atasi Konflik Myanmar, Terbanyak di ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan salah satu isu yang dibahas dalam sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 haru pertama adalah konflik politik di Myanmar. Secara rinci, pimpinan ASEAN mengkaji ulang implementasi Konsensus Lima Poin atau 5PC.

Retno menghitung pemerintah Indonesia telah melakukan 145 engagement selama sembilan bulan terakhir. Retno mencatat engagement tersebut merupakan paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN.

"Kesimpulannya, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi Five Point of Consensus," kata Retno di lobby Jakarta Convention Center, Selasa (5/9).

Walau demikian, Rento mengatakan pimpinan ASEAN tetap menjadikan 5PC sebagai rujukan utama penyelesaian konflik politik di Myanmar. Akan tetapi, Retno mengatakan penyelesaian konflik di Myanmar tidak akan rampung dalam waktu setahun.

Oleh karena itu, Retno menyebutkan ASEAN sepakat untuk membentuk troika untuk penyelesaian isu di Myanmar. Secara sederhana, Troika adalah bentuk kepemimpinan organisasi atau sidan yang dijabat oleh tiga pihak dengan peran yang sama.

Retno menyampaikan isi Troika tersebut adalah Ketua ASEAN setiap tahunnya, Ketua ASEAN tahun selanjutnya, dan keterwakilan nonpolitis Myanmar. Untuk diketahui, Ketua ASEAN pada 2023 akan dipegang oleh Laos.

Retno mengatakan ASEAN telah menentukan keketuaan ASEAN pada 2026, yakni Filipina. Namun Retno tidak memastikan bahwa penyelesaian isu Myanmar dapat rampung pada tiga tahun ke depan.

"Para pemimpin ASEAN sangat mengapresiasi upaya Ketua Indonesia dalam meningkatkan atau melanjutkan bantuan kemanusiaan," ujar Retno.

Sebelumnya, Pendiri dan Ketua Umum Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal mengatakan pimpinan ASEAN harus memperjelas mekanisme utusan khusus atau special envoy dalam penanganan krisis politik di Myanmar. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi salah satu hasil dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43.

Dino mengatakan saat ini tidak ada sosok yang mendapatkan jabatan special envoy tersebut. Menurutnya, ASEAN sejauh ini hanya membentuk kantor utusan khusus dan masih belum menunjuk siapa utusan khusus yang dimaksud.

"Menurut saya perlu ada pengkajian ulang mengenai mekanisme penunjukan special envoy ini. Ke depan, perlu dipikirkan matang-matang apakah special envoy tersebut efektif atau tidak," kata Dino di Hotel Sultan, Senin (4/9).