Twitter Serahkan 32 Pesan Milik Trump untuk Penyelidikan Pilpres 2020
Platform media sosial Twitter atau X milik Elon Musk, memberikan sekitar 32 pesan langsung dari akun mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk kepentingan penyelidikan. Saat ini Trump sedang menghadapi dakwaan atas upayanya membatalkan Pemilu 2020.
Twitter menyerahkan data ini setelah kejaksaan mengirimkan surat perintah penggeledahan untuk mencari bukti penyelidikan. Langkah Twitter menyerahkan data demi membatalkan denda sebesar US$350.000 sebab melewati tenggat waktu yang ditetapkan hakim untuk mematuhi surat perintah.
The Guardian dan CNN melaporkan pada Jumat (15/9) setidaknya terdapat 32 pesan pribadi Trump yang diserahkan kepada Penasihat Khusus Jack Smith. Smith ditunjuk sebagai penasihat khusus oleh Jaksa Agung AS Merrick Garland.
Jack Smith meminta "data dan catatan" terkait akun Trump yang mungkin berisi postingan yang tidak dipublikasikan. Setelah pemilu 2020, Trump sering menggunakan akun Twitter yang diduga menyebarkan informasi palsu mengenai kecurangan pemilu.
Panel kongres AS yang menyelidiki kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021 menemukan bahwa Trump telah menyusun - tetapi tidak pernah mengirim - sebuah tweet yang mendesak para pendukungnya untuk datang ke Washington.
Bunyinya: "Saya akan menyampaikan Pidato Besar pada pukul 10 pagi tanggal 6 Januari di Ellipse (Selatan Gedung Putih). Silakan datang lebih awal, diperkirakan akan ada banyak orang. Berbaris ke Capitol setelahnya. Hentikan pencurian!"
Akun @realdonaldtrump, yang memiliki 86,5 juta pengikut, kemudian ditangguhkan setelah kerusuhan.
Platform ini diaktifkan kembali pada November 2022 setelah Musk mengadakan jajak pendapat yang menanyakan kepada pengguna apakah mantan presiden tersebut harus diizinkan kembali menggunakan platform tersebut.
Trump Didakwa Menyebabkan Kerusuhan di Capitol
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didakwa atas upayanya untuk membatalkan pemilu 2020. Surat dakwaan setebal 45 halaman itu menuduh Trump dari Partai Republik berkonspirasi menipu Amerika Serikat dengan mencegah Kongres mengesahkan kemenangan Demokrat Joe Biden.
Jaksa mengatakan, Trump saat itu mengklaim terjadi kecurangan pada Pilpres yang ia tahu tidak benar dan menekan pejabat negara bagian dan federal, termasuk Wakil Presiden Mike Pence untuk mengubah hasil. Trump bahkan menghasut serangan kekerasan di US Capitol dalam upaya putus asa untuk merusak demokrasi Amerika dan berpegang teguh pada kekuasaan.
Trump berulangkali menyatakan pemilihan telah dicurangi. Puncaknya, dia berpidato berapi-api pada 6 Januari 2021, sesaat sebelum Kongres mengesahkan hasil Pemilu. Segera setelah pidatonya, para pendukungnya menyerbu Capitol AS dalam upaya untuk menghentikan Kongres meresmikan kemenangan Biden.
Dalam pernyataan singkat kepada wartawan, Smith menempatkan kesalahan atas kekerasan itu tepat di pundak Trump.
"Serangan terhadap Capitol negara kita pada 6 Januari 2021, merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kursi demokrasi Amerika. Seperti yang dijelaskan dalam surat dakwaan, itu dipicu oleh kebohongan – kebohongan oleh terdakwa," kata Smith.
Surat dakwaan tersebut menjabarkan banyak contoh kebohongan Trump, meski penasihat dekat, termasuk pejabat intelijen senior telah mengatakan kepadanya berulang kali bahwa hasil pemilihan itu sah.