Mendagri Inggris Dipecat Akibat Tuduh Polisi Bias Atasi Demo Palestina

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memecat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suella Braverman pada Senin (13/11). Pemerintah Inggris mengatakan pada hari ini Braverman telah meninggalkan pekerjaannya sebagai Mendagri.

Adapun posisi Mendagri saat ini diisi oleh James Cleverly yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri. Sementara jabatan menteri luar negeri saat ini diduduki oleh mantan Perdana Menteri Inggris periode 2010-2016, David Cameron.

Pemecatan Braverman bermula saat dirinya menulis artikel untuk harian Times pada Kamis pekan lalu. Dalam artikel tersebut, Braverman menuding petugas kepolisian menerapkan standar ganda atau bias politik dalam menangani demonstran ekstremis sayap kanan dan massa aksi Pro - Palestina di Inggris.

Dalam artikel tersebut, Braverman mengatakan massa pro - Palestina sebagian besar diabaikan oleh petugas, bahkan ketika mereka melanggar hukum. Sementara petugas polisi dianggap lebih keras terhadap massa aksi sayap kanan.

Artikel Braverman ditulis sebagai tanggapan atas pengumuman pada hari Rabu (8/11) oleh komisaris polisi metropolitas, Sir Mark Rowley, bahwa dia tidak memiliki alasan untuk melarang demonstrasi yang akan berlangsung pada hari gencatan senjata alias armistice day.

Setelah pemecatannya, Braverman mengatakan bahwa menjadi Mendagri merupakan kesempatan spesial dalam hidupnya. “Merupakan hak istimewa terbesar dalam hidup saya untuk menjabat sebagai menteri dalam negeri," kata Braverman, dikutip dari Al-Jazeera pada Senin (13/11).

Dia mengatakan bakal memberikan keterangan lebih lanjut pada kesempatan yang lebih kondusif. “Saya akan menyampaikan lebih banyak hal pada waktunya nanti,” ujar Braverman.

The Guardian melaporkan Perdana Menteri Rishi Sunak mendapat desakan untuk memecat Suella Braverman karena artikel yang ditulis oleh bawahannya itu dinilai dapat memicu kebencian dan perpecahan masyarakat.

Lima partai oposisi secara terbuka menyerukan pemecatan Braverman dari jabatannya. Partai Buruh, Partai Nasional Skotlandia, Partai Aliansi, Partai Buruh Sosial Demokrat, dan Partai Demokrat Liberal menyerukan pemecatan Braverman karena mengganggu independensi operasional polisi dan mengabaikan protokol kementerian. Partai Buruh berusaha untuk memberikan tekanan pada Sunak atas pernyataan Braverman dan menuntut penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

Menteri untuk London sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Teknologi dan Digital, Paul Scully, sebelumnya telah mendesak Braverman untuk fokus pada upaya menurunkan tensi ketegangan dan meredam keadaan yang kian memanas. “Saya pikir semua harus fokus pada penurunan suhu, semua memang sudah melakukannya dan itulah yang harus menjadi fokus," ujarnya.