Manipulasi Nilai Kekayaan, Trump Didenda Hakim New York Rp 7 T
Donald Trump secara resmi diperintahkan oleh hakim New York untuk membayar denda US$ 454,2 juta atau sekitar Rp 7,08 triliun, setelah terbukti memanipulasi kekayaan bersihnya, dalam kasus penipuan perdata yang diajukan oleh jaksa agung negara bagian New York.
Pembayaran tersebut termasuk denda US$ 354,9 juta (Rp 5,53 triliun) yang diperintahkan oleh Hakim Arthur Engoron dari pengadilan negara bagian di Manhattan pada 16 Februari 2024, ditambah bunga, setelah persidangan non-juri yang berlangsung selama tiga bulan.
Engoron juga memerintahkan putra Trump, Donald Trump Jr. dan Eric Trump, masing-masing membayar hampir US$ 4,7 juta (Rp 73,3 miliar), dan mantan kepala keuangan Trump Organization, Allen Weisselberg, membayar US$ 1,1 juta (Rp 17,15 miliar), semuanya termasuk bunga.
Pembayarannya berjumlah US$ 464,6 juta (Rp 7,24 triliun) dan ditentukan pada Kamis (22/2). Bunga lebih dari US$ 114,000 (Rp 1,78 miliar) akan terus bertambah setiap hari, sebagian besar hanya untuk Donald Trump saja. Keputusan tersebut diumumkan pada hari Jumat.
Jaksa Agung Letitia James menuduh para terdakwa melebih-lebihkan nilai properti Trump secara ilegal untuk meningkatkan kekayaan bersihnya dan mendapatkan persyaratan pinjaman dan asuransi yang lebih baik.
Engoron juga melarang Trump selama tiga tahun untuk menduduki jabatan penting di perusahaan mana pun di New York, atau mencari pinjaman dari bank yang terdaftar di negara bagian tersebut. Putranya yang sudah dewasa menerima larangan dua tahun memegang peran kepemimpinan.
“Para terdakwa kurangnya penyesalan dan penyesalan berada pada batas patologis,” kata Engorgon seperti dikutip Reuters, Minggu (25/2). Keputusan ini mengancam kerajaan bisnis yang dibangun Trump selama sebagian besar masa dewasanya.
Mantan presiden Partai Republik itu juga menghadapi empat tuntutan pidana yang tidak terkait, di mana ia mengaku tidak bersalah, ketika ia berusaha merebut kembali Gedung Putih dari Joe Biden dari Partai Demokrat.
Trump menuduh James dan Engoron, keduanya dari Partai Demokrat, korup, dan menyebut kasus ini sebagai bagian dari perburuan penyihir oleh lawan politik.
Dia berencana mengajukan banding atas hukumannya ke Divisi Banding, pengadilan banding tingkat menengah, namun harus membayar uang utangnya atau mendapatkan jaminan.
Engoron menolak permintaan Clifford Robert, pengacara para terdakwa, untuk menunda penegakan putusan selama 30 hari guna memungkinkan proses pasca-putusan yang tertib, terutama mengingat besarnya putusan.
Dalam email Kamis pagi kepada Robert, Engoron menulis bahwa “Anda gagal menjelaskan, apalagi membenarkan, dasar apa pun untuk penundaan. Saya yakin Divisi Banding akan melindungi hak banding Anda.”