DPR Amerika Serikat (AS) telah meloloskan paket legislatif senilai US$ 95 miliar atau lebih dari Rp 1,5 kuadriliun untuk bantuan keamanan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan. Rancangan undang-undang ini mendapat dukungan bipartisan meski ada penolakan dari kelompok garis keras Partai Republik.
Undang-undang yang disetujui pada Sabtu (20/4) tersebut tersebut kini diajukan ke Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat, yang meloloskan undang-undang serupa lebih dari dua bulan lalu.
Para pemimpin AS mulai dari Presiden Partai Demokrat Joe Biden hingga anggota Senat dari Partai Republik Mitch McConnell telah mendesak Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, untuk mengajukan usulan tersebut dalam pemungutan suara.
Senat akan mulai mempertimbangkan RUU yang disahkan DPR pada Selasa (23/4), melalui pemungutan suara. Pengesahan final diharapkan akan dilakukan minggu depan, yang akan membuka jalan bagi Biden untuk menandatanganinya menjadi undang-undang.
RUU tersebut menyediakan US$ 60,84 miliar untuk mengatasi konflik di Ukraina, termasuk US$ 23 miliar untuk menambah persenjataan, persediaan, dan fasilitas AS; US$ 26 miliar untuk Israel, termasuk US$ 9,1 miliar untuk kebutuhan kemanusiaan, dan US$ 8,12 miliar untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengatakan bahwa anggota parlemen Amerika berupaya untuk menjaga “sejarah tetap pada jalur yang benar.”
“RUU bantuan penting AS yang disahkan hari ini oleh DPR akan mencegah perang meluas, menyelamatkan ribuan nyawa, dan membantu kedua negara menjadi lebih kuat,” kata Zelenskiy di X seperti dikutip Reuters pada Minggu (21/4).
Pemerintahan Biden telah menyelesaikan paket bantuan berikutnya untuk Ukraina sehingga mereka dapat mengumumkan tahap bantuan baru segera setelah rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang guna memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina di medan perang.
Tidak jelas seberapa cepat dana militer baru untuk Ukraina akan habis, yang kemungkinan menyebabkan seruan untuk tindakan lebih lanjut oleh Kongres.
Biden, yang telah mendesak Kongres sejak tahun lalu untuk menyetujui bantuan tambahan ke Ukraina, mengatakan “hal ini terjadi pada saat yang sangat mendesak, dengan Israel menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Iran dan Ukraina yang terus menerus dibombardir oleh Rusia.”
Pemungutan suara untuk menyetujui pendanaan Ukraina adalah 311-112. Secara signifikan, 112 anggota Partai Republik menentang undang-undang tersebut, dan hanya 101 yang mendukung.
Sementara itu, pemungutan suara DPR pada sidang hari Sabtu juga menunjukkan beberapa keretakan dalam dukungan solid bagi Israel di Kongres. Beberapa bulan terakhir ini terlihat Partai Demokrat progresif mengungkapkan kemarahannya terhadap pemerintah Israel dan tindakannya dalam perang di Gaza.
Pemungutan suara hari Sabtu, yang menyetujui bantuan Israel dengan hasil 366 berbanding 58, menghasilkan 37 anggota Partai Demokrat dan 21 anggota Partai Republik sebagai oposisi.
Pengesahan undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu ini diawasi dengan ketat oleh kontraktor pertahanan AS, yang mungkin akan mendapatkan kontrak besar untuk memasok peralatan bagi Ukraina dan mitra AS lainnya.
Paket empat undang-undang yang tidak biasa itu juga mencakup tindakan yang mencakup ancaman untuk melarang aplikasi media sosial milik Cina, TikTok, dan potensi transfer aset Rusia yang disita ke Ukraina.
Beberapa tokoh Partai Republik garis keras yang menyuarakan penolakan keras terhadap bantuan lebih lanjut ke Ukraina berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak mampu membiayainya mengingat utang nasionalnya yang meningkat sebesar US$ 34 triliun.