Prabowo Evaluasi Keanggotaan RI di Dewan Perdamaian, Buka Opsi Keluar

Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) apabila misi organisasi tidak lagi dapat dijalankan secara efektif.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri 2001-2009 Hassan Wirajuda seusai menghadiri pertemuan makan malam bersama Prabowo dan para pimpinan partai politik di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/3), malam.  Forum tersebut juga dihadiri oleh mantan presiden dan wakil presiden serta sejumlah eks menteri luar negeri.

Menurut Hassan, perdebatan mengenai keberlanjutan Indonesia di BoP muncul karena situasi konflik saat ini berpotensi melemahkan efektivitas organisasi tersebut.

Hal ini mencuat setelah adanya serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Agung Ayatullah. Ali Hosseini Khamenei.

Pemerintah kini disebut tengah mengevaluasi posisi Indonesia dalam BoP sembari terus memantau seluruh perkembangan terkini sebelum mengambil keputusan akhir nantinya.

"Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar. Itu sangat jelas, beliau (Prabowo) tidak menutupi," kata Hassan.

Hassan mengatakan, pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu juga turut membahas rencana pengiriman personel Indonesia ke pasukan International Stabilization Force (ISF). Ia mengatakan pengiriman personel masih bersifat tentatif bergantung pada hasil evaluasi pemerintah terhadap efektivitas BoP.

"Tergantung pada BoP efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk mengirimkan minimal 8 ribu personel ke ISF. Keputusan tersebut membuat Indonesia dipercaya untuk menempati posisi Wakil Komandan atau Deputy Commander pasukan ISF.

Hassan melanjutkan, sejumlah tamu undangan saat itu juga mengaku terkejut melihat langkah AS dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, eskalasi militer itu tidak diprediksi sebelumnya. Hal ini lantaran tersiar kabar perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa, Swiss, yang dimediatori oleh Oman menunjukkan perkembangan positif.

Menteri Luar Negeri era Presiden Megawati dan SBY ini melanjutkan, pertemuan itu juga membahas upaya Indonesia untuk membuka jalur diplomasi guna mencegah tensi perang meluas. Kendati demikian, pembukaan jalur diplomasi melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun anggota lain di BoP saat ini tidak mudah dijalankan.

Ia mengatakan, kondisi internal OKI saat ini terbelah, terutama dalam menyikapi Iran. Bahkan, sebagian negara anggota OKI disebut turut menjadi sasaran serangan misil Iran, sehingga posisi mereka terhadap Teheran tidak seragam. "Terus terang OKI terpecah dalam konteks terhadap Iran," kata Hasan.

Sebagai alternatif, ia menyinggung adanya koordinasi melalui kelompok delapan negara berkembang berpenduduk mayoritas Muslim, yakni Developing Eight atau D-8.

Desakan kepada pemerintah untuk keluar dari keanggotaan BoP mulai berdatangan setelah AS dan Israel menyerang Iran. Satu di antaranya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Melalui rilis pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan pada Ahad (1/3), MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari BoP. Pernyataan ini disampaikan MUI menanggapi serangan Amerika dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari lalu.

"Mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tulis MUI, dikutip Selasa (3/3).

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia tetap berada di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pernyataan ini sekaligus menanggapi desakan yang meminta Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian.

"Kita (Indonesia) tetap di BoP," kata Sugiono seusai menghadiri pertemuan makan malam bersama Prabowo dan para pimpinan partai politik di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/3), malam.

Sugiono mengatakan seluruh pembicaraan mengenai BoP terhenti karena perhatian internasional kini beralih ke perkembangan konflik bersenjata di Iran. Eskalasi yang terjadi membuat fokus banyak negara, termasuk Indonesia, sementara waktu bergeser dari agenda BoP.

"Semua pembicaraan BoP on hold (ditunda), semua perhatian beralih ke situasi di Iran," ujarnya.