Seminggu Gantikan Susi, Edhy Prabowo Dorong Budidaya Ikan hingga Udang
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah sepekan menggantikan Susi Pudjiastuti. Dalam program kerjanya, Edhy berencana mendorong budidaya ikan dan udang.
Hal tersebut sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Budidaya sudah dilakukan, tapi belum optimal. Padahal peningkatan produktivitas ikan nasional dapat dilakukan melalui budidaya," kata Edhy di perairan Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10).
Edhy mengatakan Indonesia memiliki banyak lahan air, seperti rawa, danau, dan sungai. Ditambah sumber daya manusia yang cukup besar.
Makanya dia akan menghidupkan budidaya mina padi yang belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Mina padi merupakan sistem yang menggabungkan perikanan dan budidaya pertanian. Saat ini, budidaya mina padi baru mencapai 10 ribu hektare.
Seperti dilansir dari Databoks, volume ekspor perikanan budidaya pada semester I 2019 turun 0,09% menjadi 87.971 ton dari semester I tahun sebelumnya. Namun, nilainya tumbuh 6,27% menjadi US$ 145,56 juta.
Ekspor perikanan budidaya terbesar periode Januari-Juni 2019 berasal dari rumput laut dan ganggang dengan nilai US$ 92 juta atau sekitar 63% dari total. Pertumbuhan terbesar berasal dari ekspor ikan hidup, yakni 16,62% menjadi US$ 23,4 juta. Sedangkan nilai ekspor mutiara budidaya tumbuh 10% menjadi US$ 20,62 juta. Selengkapnya dalam grafik berikut ini :
Ingin Tekan Impor Garam
Di sisi lain, Edhy juga ingin meningkatkan produksi garam nasional. Dengan demikian, impor garam dapat berkurang.
Pada tahun ini, produksi garam nasional diperkirakan mencapai 2,3 juta ton. Sedangkan, kebutuhan garam nasional mencapai 4,2 juta ton setahun.
Ia pun menyarankan petambak garam turut merambah sektor tambak ikan dan rumput laut. Dengan demikian, petambak dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
"Tinggal bagaimana menjaga stabilisasi harga," kata dia.
Selain budidaya, Edhy juga akan memperbaiki hubungan dengan para nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini ada perbedaan penilaian antara pemerintah dan nelayan.
Alhasil, nelayan kerap protes atas kebijakan yang diambil pemerintah. "Ini kami harus cari tahu. Jangan ada jarak lagi antara masyarakat, nelayan, dan pemerintah," ucapnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat total produksi garam nasional pada 2019 diperkirakan menurun 14,4% menjadi 2,3 juta ton. Padahal, produksi garam pada 2017-2018 meningkat masing-masing sebesar 561,3% dan 144,7% menjadi 1,1 juta dan 2,7 juta ton. Penurunan terbesar produksi garam nasional terjadi pada 2016, yaitu mencapai 93,23% dari 2,5 juta ton menjadi 168 ribu ton.
Sedangkan kebutuhan garam setiap tahun selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan industri. Pada 2019 kebutuhan garam nasional diperkirakan naik 5,98% menjadi 4,2 juta ton.
Pemerintah pun mengalokasikan impor garam pada 2019 naik 0,2% menjadi 2,72 juta ton dibandingkan 2018 yang sebesar 2,71 juta ton. Kenaikan tertinggi impor garam terjadi pada 2017, yaitu sebesar 19,% dari 2,1 juta ton menjadi 2,6 juta ton. Selengkapnya dalam grafik Databoks di bawah ini :