Jokowi Minta Bansos Libatkan Pemerintah Desa agar Tepat Sasaran
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta agar berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk menangkal dampak pandemi corona bisa betul-betul tepat sasaran.
Oleh karena itu Jokowi ingin jajarannya mendata kelompok penerima manfaat berbagai bantuan sosial tersebut hingga berdasarkan nama dan alamat (by name by address), dengan melibatkan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pemerintah desa, dan pemerintah daerah.
"Sehingga bantuan ini betul-betul bisa tepat," ujarnya saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4).
Kepala Negara juga meminta agar penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada bisa dilakukan secepat mungkin. Dia ingin agar mekanisme jaring pengaman sosial bisa efisien.
(Baca: Jokowi Teken Perpres Perubahan Postur APBN 2020 untuk Atasi Corona)
Jokowi tak ingin penyaluran berbagai bantuan sosial tersebut justru menyulitkan masyarakat. "(Mekanisme jaring pengaman sosial) menggunakan cara yang praktis, tidak berbelit-belit," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi ingin mekanisme jaring pengaman sosial bisa melibatkan sektor UMKM, pedagang sembako di pasar, hingga transportasi ojek.
Dengan demikian, pemberian berbagai bantuan sosial juga bisa menggerakkan berbagai sektor usaha tersebut. "Sehingga bersama-sama dengan kita juga ekonomi di bawah ikut bergerak," kata Jokowi.
Adapun, Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dana tersebut salah satunya untuk memperluas jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta orang menjadi 10 juta orang.
(Baca: Ikuti Anjuran WHO, Jokowi Wajibkan Penggunaan Masker di Luar Rumah)
Pemerintah juga memperbesar nilai manfaat PKH sebesar 25%. "Juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali," kata Jokowi.
Pemerintah juga menggunakan dana tersebut untuk menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang. Adapun, nilai Kartu Sembako dinaikkan 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.
Untuk wilayah Jabodetabek, pemerintah menyiapkan bantuan sosial khusus bagi 3,7 juta keluarga. Rencananya, bantuan sosial khusus bagi 1,1 juta keluarga di Jabodetabek akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebanyak 2,6 juta keluarga sisanya disiapkan pemerintah pusat. "Selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19," kata Jokowi.
(Baca: Jokowi Pastikan Tak Bebaskan Napi Korupsi Demi Cegah Corona)
Jokowi juga telah memerintahkan Kementerian Sosial mendistribusikan 200 ribu paket sembako di wilayah Jabodetabek. Dia juga menyebut Kartu Pra-Kerja akan segera dimulai pada 9 April 2020 mendatang.
Untuk Kartu Pra-Kerja, Jokowi menyebut anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Kartu Pra-Kerja ini akan diutamakan bagi orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal, dan pelaku UMKM terdampak virus corona.
"Saya juga sudah sampaikan minggu lalu bahwa tarif listrik bagi 24 juta pelanggan 450 VA digratiskan dan 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50% selama bulan April, Mei, dan Juni," kata dia.