Rapid Test Akan Diutamakan untuk Tenaga Medis & Warga Zona Rawan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa prioritas pengunaan rapid test ditujukan kepada tenaga medis.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Agustiyanti
24/3/2020, 14.13 WIB

Pemerintah telah melakukan uji cepat atau rapid test untuk mendeteksi infeksi virus corona. Presiden Joko Widodo meminta rapid test diutamakan untuk tenaga medis dan masyarakan di zona rawan wabah Covid-19.

"Presiden menekankan bahwa prioritas pengunaan rapid test ditujukan kepada tenaga medis. Begitu pula masyarakat yang berada di zona rawan," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam video conference, Jakarta, Selasa (24/3).

Rapid test dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk diuji imunoglobulinnya. Pemeriksaan ini disebut lebih cepat dibanding test swab yang selama ini digunakan.

Orang yang mendapatkan hasil rapid test yang positif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan molekuler, yaitu polymerase chain reaction atau PCR. Bila hasil PCR positif, pasien dinyatakan terinfeksi corona.

(Baca: Rapid Test Dimulai, Pemerintah Temukan Kasus Baru Positif Corona)

Doni mengatakan, tenaga medis merupakan pihak yang paling rentan terpapar virus corona. Selain itu, tenaga medis juga menjadi pihak yang terdepan dalam menangani pasien terinfeksi virus corona.

Di sisi lain, sejumlah masyarakat di wilayah rawan telah dinyatakan positif tertular virus corona. Oleh karena itu, mereka perlu diprioritaskan untuk mendapatkan rapid test.

Sebagaimana diketahui, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat berencana menjalankan rapid test corona pada akhir pekan ini. Tes tersebut akan diikuti oleh keluarga, asisten rumah tangga, supir, dan ajudan dari anggota DPR.

(Baca: Menteri BUMN Sebut Kimia Farma Bisa Tambah Produksi Klorokuin)

Mengutip dari Antara, Sekretarais Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan fraksinya memberikan sumbangan untuk melaksanakan rapid test bagi 575 anggota DPR. Dengan demikian, anggaran tidak menggunakan APBN.

"Kami ikut sumbangan dan sejak awal kami menolak kalau tes tersebut menggunakan APBN," kata dia di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, fraksinya mengambil dana kas fraksi yang bersumber dari iuran anggota untuk sumbangan rapid test. Sumbangan tersebut berasal dari  pimpinan dan anggota DPR.

Wakil Sekjen DPP PPP itu menjelaskan keputusan DPR melakukan rapid test dilakukan dalam Rapat Badan Musyawarah beberapa waktu yang lalu.

Reporter: Rizky Alika