Jokowi Minta APBN Fokus untuk Tangani Corona, Bantuan Sosial, dan UMKM

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Jokowi meminta realokasi anggaran untuk mengatasi pandemi virus corona, memperbanyak bantuan sosial, dan insentif bagi UMKM.
20/3/2020, 10.57 WIB

Presiden Joko Widodo meminta realokasi anggaran dalam APBN dan APBD. Jokowi mengatakan anggaran tersebut nantinya difokuskan untuk mengatasi pandemi virus corona, memperbanyak bantuan sosial, dan insentif bagi UMKM

Jokowi mengatakan realokasi anggaran memang seharusnya difokuskan pada bidang kesehatan. “Terutama dalam upaya pengendalian Covid-19,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas via video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/3).

Dia juga meminta agar APBN dan APBD difokuskan untuk program jaring pengaman sosial. Caranya dengan memperbesar bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera (Rastra).

Menurut Jokowi, program jaring pengaman sosial akan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. “Kartu Pra-Kerja juga harus segera cepat dimulai. Selain untuk memberikan skilling dan upskilling, juga untuk mengatasi hal berkaitan PHK,” kata Jokowi.

(Baca: Kartu Pra Kerja Resmi Diluncurkan, Pendaftaran Mulai April 2020)

Kepala Negara pun meminta anggaran direalokasi untuk insentif bagi UMKM dan sektor informal. Dengan demikian, pelaku usaha kecil bisa terus berproduksi dan terhindar dari PHK.

Lebih lanjut, dia meminta agar seluruh kementerian dan pemerintah daerah memangkas rencana belanja yang tidak menjadi prioritas. Dia menilai kementerian dan pemerintah daerah banyak memliki rencana perjalanan dinas, rapat, dan belanja barang yang tidak begitu penting.

“Saya minta dipangkas. Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita, terutama rakyat kecil,” kata dia.

Adapun, Jokowi juga meminta agar dana desa bisa segera direalisasikan, khususnya yang berkaitan dengan program padat karya tunai dan penanganan corona. Bahkan, dia meminta agar program padat karya tunai bisa diperbanyak oleh berbagai kementerian/lembaga.

“Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian,” kata dia.

(Baca: Paket Stimulus Ekonomi Dianggap dapat Bantu Efek Corona )

Reporter: Dimas Jarot Bayu