Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna, Kepulauan Riau. Tujuannya, untuk menangani karantina Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok.
"Menteri Kesehatan Bapak Terawan itu akan berkantor di Natuna dan sebenarnya sudah mulai berkantor cuma sekarang ditegaskan lagi sampai selesainya tugas," kata dia usai menemui perwakilan warga Natuna, di kantornya di Jakarta, Selasa (4/2).
Keberadaan Terawan di Natuna juga sebagai bentuk jaminan dari pemerintah bahwa penanganan WNI dari Wuhan dilakukan dengan aman. Adapun WNI dari Wuhan dikarantina di pangkalan militer TNI di Natuna. Keputusan pemerintah ini menuai protes dari warga Natuna yang khawatir akan penyebaran virus corona.
(Baca: Istana Sebut WNI yang Dijemput dari Wuhan Tak Terinfeksi Virus Corona)
Mahfud menjelaskan, protes dari warga terjadi karena adanya keterlambatan penyampaian informasi. "Karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat green light untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan RRT itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," ujarnya.
Menurut dia, Natuna dipilih karena dianggap sebagai tempat yang paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat. Ia pun menyatakan pemerintah menjamin bahwa evakuasi WNI tersebut dijalankan dengan akurat.
"Tidak membahayakan masyarakat Natuna," ujarnya. Bahkan, Menteri Terawan telah menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan yang lain dalam penanganan WNI dari Wuhan. Rencananya, Terawan akan berkantor di Natuna hingga tugas evakuasi WNI selesai.
(Baca: Menkes: 4 WNI di Wuhan Tolak Dievakuasi, 3 Tak Lolos Tes Kesehatan)
Adapun proses evakuasi WNI dari Wuhan disebut Mahfud telah mendapat pujian dari masyarakat internasional. Ini lantaran proses evakuasi dianggap telah dilakukan dengan akurat, cepat, dan tepat.
Mahfud meminta masyarakat Natuna agar tidak termakan hoaks yang berniat memprovokasi, mengadu domba, atau mendramatisir masalah. Maka itu, ia meminta masyarakat sering mengecek informasi ke pusat atau posko-posko yang dibangun pemerintah.