Asabri Bantah Ada Korupsi Capai Rp 10 T, Begini Tanggapan Mahfud
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri mendapat sorotan dengan berhembusnya dugaan korupsi di perusahaan tersebut seiring anjloknya nilai investasi portofolio saham. Direksi PT Asabri (Persero) membantah dugaan korupsi yang mencapai Rp 10 triliun yang pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Merespons bantahan tersebut, Mahfud meminta publik untuk menunggu perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di Asabri. "Sudah ada yang nangani. Katanya, udah diperiksa. Ya udah, nanti kita lihat perkembangannya," kata Mahfud di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1).
(Baca: Ada Dugaan Korupsi, BPK Bakal Audit Investigasi Asabri)
Mahfud menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi di ASABRI sudah muncul sebagai isu yang sangat penting. Namun, dia meminta publik tidak perlu terlalu meributkan isu dugaan korupsi Asabri. "Sudah ada yang menangani," kata Mahfud.
Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja dalam konferensi pers tanpa tanya jawab di kantornya pada hari ini membantah dugaan tersebut. "Saya menjamin bahwa uang peserta yang dikelola di Asabri tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny.
(Baca: Bos Asabri Bantah Pernyataan Mahfud MD soal Dugaan Korupsi Rp 10 T)
Pernyataan dugaan korupsi tak hanya dihembuskan Mahfud. Mabes Polri pun saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi di Asabri. "Kami sedang melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kasus tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dalam proses mengaudit investigasi terhadap Asabri karena diduga salah menempatkan investasi hingga menimbulkan kerugian. Berdasarkan temuan awal, kerugian negara pada kasus Asabri mencapai hingga Rp 16 triliun.
BPK sebelumnya pernah melakukan audit kinerja atas efisiensi pengelolaan investasi Asabri untuk tahun buku 2015 dan semester I 2016. Hasilnya, kinerja investasi perusahaan dinilai kurang efisien.
(Baca: Benny Tjokro dan Saham Gocap di Pusaran Investasi Jiwasraya dan Asabri)
Laporan audit tersebut dirilis BPK pada awal 2017, hanya berselang satu semester setelah dirilisnya laporan audit dengan tema yang nyaris sama untuk Jiwasraya. Dalam laporan tersebut, BPK mencatat beberapa temuan persoalan.
Temuan yang dimaksud, termasuk kesepakatan pembelian saham di perusahaan tidak terbuka milik Benny Tjokrosaputra, PT Harvest Time dan investasi di saham berisiko. Temuan menarik lainnya, soal pelepasan portofolio saham kepada reksadana yang terafiliasi dengan perusahaan.
Meski Asabri mendapat sorotan atas anjloknya nilai investasi, Menteri BUMN Erick Thohir menilai kondisi Asabri jauh lebih aman dibandingkan masalah likuiditas yang membelit PT Asuransi Jiwasraya.
(Baca: PPATK Diajak Telisik Dana Mencurigakan pada Kasus Korupsi Jiwasraya)
Erick menilai setoran premi dari TNI dan Polri yang lancar membuat likuiditas ASABRI masih aman. Pembayaran premi para prajurit TNI/Polri melalui pemotongan gaji dilakukan Kementerian Keuangan.
Tiap bulan, gaji pokok para prajurit TNI/Polri dipotong 4,75 % untuk membayar iuran pensiun. Selain itu, potongan sebesar 3,25 % untuk tunjangan hari tua. "Jadi tidak ada isu cash flow itu berhenti. Apalagi untuk prajurit, sudah pasti itu digaransi," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1).
(Baca: Setoran TNI dan Polri Lancar, Erick Thohir Anggap ASABRI Masih Aman)