Jokowi Kunjungi Natuna di Tengah Ketegangan dengan Tiongkok

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Jokowi hari Rabu (8/1) mengunjungi Natuna dan bertemu dengan nelayan.
Penulis: Antara
Editor: Ameidyo Daud Nasution
8/1/2020, 11.25 WIB

Presiden Joko Widodo hari Rabu (8/1) pagi menuju Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dalam rangka kunjungan kerja. Dalam kunjungannya kali ini, Jokowi akan bertemu ratusan nelayan dan membagikan sertifikat tanah.

Jokowi tiba pukul 09.10 WIB di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Raden Sadjad. Turut bersama rombongan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Kepresiden Moeldoko, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra.

Kawasan ini sedang menghangat menyusul adanya kapal Tiongkok yang masuk dan beroperasi secara ilegal. Bahkan usai dihalau KRI Tjiptadi-381 milik TNI AL mereka tak juga keluar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI.

(Baca: Tiongkok Masuk Laut Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Kedaulatan)

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah tak akan bernegosiasi dengan Tiongkok terkait persoalan Natuna. Dia juga menilai pernyataan yang dikeluarkan anak buahnya sudah tepat.

“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi hari Senin (8/1).

Pemerintah juga berencana memobilisasi nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan mobilisasi nelayan dilakukan untuk menunjukkan kehadiran Indonesia di Laut Natuna Utara.

“Pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke (Laut Natuna Utara) sana,” kata Mahfud saat menemui 120 nelayan dari Pantura di kantornya, Jakarta, Senin (6/1).

(Baca: Pemerintah Akan Mobilisasi Nelayan Berlayar di Laut Natuna Utara)

TNI sejak hari Selasa (8/1) kemarin telah menggelar kesiapan pasukan dalam mengawal Jokowi di Natuna. Apel diikuti 500 personel TNI, Polri, Damkar, Basarnas, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

“Untuk mengantisipasi potensi ancaman, TNI melakukan pengamanan dengan melibatkan Polri dan instansi terkait,” kata Komandan Korem 033/WP Brigjen Gabriel Lema.