Banjir Bandang di Lebak, Jokowi Minta Penambangan Emas Ilegal Disetop

Presiden Joko Widodo  meminta agar perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal dihentikan. Kedua aktivitas tersebut dinilai  dapat mengakibatkan banjir bandang, seperti di Lebak, Banten. 

“Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur Banten dan Bupati Lebak  agar ini dihentikan,” kata Jokowi saat meninjau Pondok Pesantren La Tansa, Lebakgedong, Lebak, Banten, Selasa (7/1). Lokasi tersebut merupakan salah satu yang terdampak banjir bandang.

Jokowi mengatakan, perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal hanya menguntungkan segelintir pihak. Di sisi lain, aktivitas ini merugikan ribuan orang lainnya yang terdampak banjir bandang.

(Baca: Pengungsi Berkurang, Korban Banjir Jabodetabek Mulai Kembali ke Rumah)

Badan Penanganan Bencana Daerah atau BPDB Banten mencatat, 8 orang tewas dan 17.200 jiwa atau 4.368 keluarga harus mengungsi akibat banjir bandang di Lebak. Selain itu, 1410 rumah dan 19 sekolah rusak.

“Ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa, antarwilayah rusak. Ini agar segera  diselesaikan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, warga yang rumahnya rusak terkena banjir bandang akan direlokasi.  Namun, ia menyerahkan penentuan lahan untuk relokasi rumah warga kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

(Baca: Jokowi Diminta Wajibkan Pemda Buat Rencana Penanggulangan Bencana)

Dua jembatan yang rusak di Lebak juga akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. “Nanti sisanya dikerjakan oleh pusat,” kata Jokowi.

Jokowi pun mengimbau agar para kepala daerah memberikan peringatan dini kepada masyarakat atas kemungkinan cuaca hujan ekstrem di wilayahnya. Ini terutama  penting untuk lokasi yang rawan terjadi banjir bandang dan tanah longsor.

Kepala Negara meyakini para kepala daerah sudah mengetahui lokasi-lokasi yang rawan bencana tersebut. “Diberikan peringatan-peringatan sehingga masyarakat waspada dan hati-hati setiap hujan lebat,” jelas dia.