Jokowi Perintahkan Anak Buah Perbaiki 2.188 BUMDes yang Tak Jalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan anak buahnya memperbaiki 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini tidak beroperasi. Ini agar badan usaha tersebut optimal dalam menggerakkan ekonomi desa. 

Sementara 1.670 BUMDes beroperasi, namun belum memberikan kontribusi kepada pendapatan desa. “Ini tolong menjadi catatan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).

(Baca: 10 BUMDes dengan Omzet Miliaran Rupiah)

Jokowi juga meminta kualitas BUMDes dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan pada rantai suplai nasional. Selain itu perusahaan desa dapat menjalin kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.

“Juga mulai dibuka distribusinya, sehingga produk unggulan desa bisa masuk ke marketplace, baik nasional maupun global,” kata Jokowi.

Dengan demikian, dana desa yang disalurkan pemerintah bisa menggerakkan sektor produktif di desa. Pada tahun 2020 pemerintah akan menyalurkan dana desa sebesar Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun lalu.

Sedangkan total dana desa yang telah disalurkan pemerintah dalam lima tahun terakhir sebesar Rp 329,8 triliun. “Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa,” kata Jokowi.

Kepala Negara juga meminta agar penyaluran dana desa tahun depan dimulai sejak Januari dan mengutamakan program padat karya. Ini agar memberi kesempatan kerja bagi warga miskin yang mengganggur. “Hal tersebut dengan model cash for work,” kata dia.

(Baca: Heboh Desa 'Siluman' , Begini Mekanisme Penyaluran Dana Desa)

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta adanya pendampingan terhadap manajemen penggunaan dana desa di lapangan. Alhasil, tata kelolanya bisa semakin baik, akuntabel, dan transparan.

“Pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa juga sangat diperlukan,” kata Jokowi.