Jadi Ketum Golkar, Airlangga Akan Beri Posisi untuk JK dan Luhut

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan Ketua Panitia Melchias Marcus Mekeng (kiri) saat pembukaan secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Penulis: Antara
Editor: Yuliawati
5/12/2019, 11.02 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto akan memberikan posisi kehormatan di internal partai kepada dua kader senior Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan. Airlangga pun sekaligus tak menggeser para tokoh senior dari jabatannya, seperti Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina, Akbar Tandjung Ketua Dewan Kehormatan, dan Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar.

"Dari Pak Airlangga, ada masukan untuk memberikan tempat kehormatan bagi Bapak Jusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan," kata Ketua Pimpinan Sidang Munas X Partai Golkar Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu (4/12) malam, dikutip dari Antara.

(Baca: Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar 2019-2024 Secara Aklamasi)

Azis menyebutkan hampir 2/3 peserta munas mendukung agar para tokoh senior tetap dengan jabatan semula. Namun usulan ini akan dibawa dalam rapat komisi yang akan dipimpin Airlangga Hartarto untuk ditetapkan sekaligus membahas komposisi DPP Partai Golkar 2019—2024.

Ditemui seusai penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Golkar 2019—2024, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa masukannya untuk memberikan posisi kehormatan bagi JK dan Luhut dilandasi penghormatan Golkar bagi para kader senior.

"Kami akan menawarkan kepada beliau-beliau posisi yang beliau minati," kata Airlangga.

Para tokoh tersebut sejak awal mendukung Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Bahkan, lawan Airlangga yakni Bambang Soesatyo mundur setelah bertemu Aburizal Bakrie dan Luhut Pandjaitan di Kantor Kemenko Kemaritiman, menjelang Munas.

Selain memberikan andil kepada kemenangan Airlangga, para tokoh tersebut juga memberikan dukungan Airlangga maju sebagai calon presiden pada 2024.

(Baca: Mundur Jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Bantah Dapat Intervensi Istana)