Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto akan membolehkan Perum Bulog menjual stok cadangan beras pemerintah (CBP). Kebijakan tersebut diambil untuk mengatasi masalah beras yang menumpuk.
Agus juga akan merevisi Peraturan Mendag (Permendag) Nomor 01 Tahun 2017 agar stok CBP bisa dijual secara komersial. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa stok CBP hanya boleh untuk stabilisasi harga dan bencana alam.
Dia juga bakal menyesuaikan aturan baru dengan regulasi lain sehingga tak saling bertentangan. "Kalau ada Permendag yang tidak sesuai kami sesuaikan dengan Permendag baru," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12).
(Baca: Menteri Pertanian Akan Bahas Polemik Penumpukan Beras Bulog di Istana)
Hingga 3 November 2019, stok CBP yang dimiliki Bulog mencapai 2,1 juta ton. Bahkan, ada 20 ribu ton stok CBP yang berpotensi dibuang (disposal stock) karena penyalurannya terhambat. Hanya saja, tidak semua stok CBP bisa dijual.
Agus mengatakan pemerintah akan menyesuaikan penjualan stok CBP dengan kebutuhan di masyarakat. Bulog juga harus mengajukan permohonan untuk penjualan stok beras. "Kami analisa, tidak langsung serta merta keluar," kata Agus.
Selain dijual komersial, pemerintah akan mendorong stok CBP untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Bulog selama ini mengeluhkan penyaluran stok milik mereka terhambat adanya program BPNT.
Ini karena Bulog harus bersaing dengan para penyalur BPNT lainnya. Ditambah lagi, ada citra buruk dari beras yang dikelola Bulog selama ini di masyarakat.
(Baca: Jokowi Perintahkan Mentan dan Bulog Benahi Manajemen Cadangan Beras)
Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, dorongan ini bakal menjadi komitmen pemerintah memprioritaskan beras Bulog untuk BPNT. Dia juga mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian menggunakan stok CBP milik Bulog.
"Citra yang selalu dibangun kepada Bulog kan selalu negatif, berasnya jelek. Padahal kan tidak," kata Buwas.