Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mendukung rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).
Pasalnya, seluruh petinggi maskapai pelat merah tersebut sempat terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan beberapa waktu lalu. Menurut Bhima, manipulasi laporan keuangan tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perseroan dengan baik.
"Harus ada perombakan total karena Menteri BUMN yang sebelumnya tidak punya ketegasan dalam menyelesaikan salah kelola perusahaan maupun manipulasi laporan keuangan," kata Bhima di Jakarta, Kamis (28/11).
Di sisi lain, dia menilai manipulasi laporan keuangan tersebut juga mengindikasikan bahwa kondisi maskapai pelat merah tersebut sedang tidak baik. Sehingga perlu ada wajah-wajah baru untuk memperbaiki tata kelola perusahaan Garuda.
(Baca: Sriwijaya-Garuda Pecah Kongsi, Menhub: Harga Tiket Bisa Bersaing)
"Mereka melakukan manipulasi, pasti karena kondisi mereka tidak baik-baik saja. Itu indikasinya," kata dia.
Sebelumnya, kasus dugaan manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia mencuat ketika dua komisarisnya yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun buku 2018.
Menurut mereka, pencatatan keuangan Garuda tidak sesuai dengan standar akuntansi terkait kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara anak usaha Garuda, Citilink Indonesia dengan Mahata Aero Teknologi.
Dalam laporan keuangan kerja sama bernilai US$ 239,94 juta tersebut telah diakui sebagai pendapatan 2018. Alhasil, Garuda pada 2018 berhasil membukukan laba bersih sebesar US$ 5,01 juta.
(Baca: Dapat Rekomendasi BPK, Grup Garuda Batalkan Kerja Sama dengan Mahata)
Menurut dua komisaris Garuda tersebut, kerja sama dengan Mahata tidak dapat diakui sebagai pendapatan tahun buku 2018. Pasalnya, kerja sama tersebut merupakan kerja sama jangka panjang, dan Garuda pun belum menerima pembayaran sepeserpun dari Mahata.
"Jadi semua direksi yang terlibat fraud (manipulasi) laporan keuangan harus diganti. Rombak total," tegas Bhima.