Dito Ganinduto, Pengusaha dan Politisi Senior Golkar Pimpin Komisi XI

Dok. DPR RI
Politisi Partai Golkar Dito Ganinduto terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI, Rabu (30/10). Di bawah kepemimpinannya, Komisi XI akan mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penulis: Hari Widowati
31/10/2019, 10.48 WIB

Politisi Partai Golkar kembali memimpin Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki lingkup tugas di bidang keuangan, perbankan, dan anggaran pemerintah. Dito Ganinduto terpilih menjadi Ketua Komisi XI periode 2019-2024 menggantikan Melchias Markus Mekeng.

Dito menyatakan, Komisi XI akan fokus mendukung pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Ia juga mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Pemindahan ibu kota diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional di tengah situasi ekonomi global yang lesu sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan," kata Dito di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Pria kelahiran Yogyakarta, 4 November 1952 menghabiskan masa sekolahnya di kota yang berbeda karena mengikuti tugas orang tuanya. Ia menuntaskan sekolah dasarnya di SD Pius Yogyakarta kemudian menempuh pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Xaverius Palembang. Sekolah menengah atas (SMA) diselesaikannya di Jakarta.

Dito melanjutkan kuliahnya di Jurusan Instrumentasi dan Elektronika Akademi Minyak dan Gas Bumi Cepu. Ia lulus pada 1974 kemudian ia bekerja sebagai supervisor of electronics di Lemigas. Kemudian, ia pindah bekerja di PT Imeco sebagai instrument sales engineer hingga menjadi head of sales operation IV di perusahaan tersebut.

(Baca: Ini Susunan Lengkap Anggota Komisi I hingga XI DPR RI)

Membangun Bisnis Migas

Dito mulai membangun perusahaannya sendiri, Duta Firza, pada 1979. Perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan minyak dan gas (migas). Menurut keterangan di situs perusahaan, Duta Firza dipercaya menjadi perwakilan Masoneilan Control Valve di Indonesia pada 1985.

Bisnis Duta Firza terus berkembang, perusahaan mulai masuk ke bisnis hulu migas dengan kontrak engineering, procurement, and construction (EPC) yang didapatkannya pada 1990. Dalam ekspansinya, Duta Firza masuk ke bidang teknologi informasi dan komunikasi di sektor energi pada 2004. Pada 2005, perusahaan masuk ke sektor perdagangan dan distribusi gas di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Setahun kemudian, perusahaan Dito masuk ke pengembangan energi terbarukan.

Duta Firza mendapat kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) dari PERTAMINA EP pada 2007 untuk mengoperasikan eksplorasi dan produksi ladang minyak Bangkudulis di Kalimantan Timur. Perusahaan juga mendapatkan kontrak proyek Terminal LPG (liquified petroleum gas) di Makassar dengan skema build, own, and operate (BOO) pada 2011. Saat ini, Duta Firza adalah salah satu pemain yang diperhitungkan di industri migas.

(Baca: Meutya Hafid, Jurnalis Gigih yang Menjadi Ketua Komisi I DPR RI )

Terjun ke Dunia Politik

Dito memutuskan terjun ke dunia politik pada 2004. Peraih gelar MBA dari Business Administration Indonesia European Institute ini bergabung dengan Partai Golkar. Ia pun perlahan-lahan mengalihkan kepemimpinan bisnisnya kepada anak sulungnya, Firlie Hanggodo Ganinduto.

Pada periode 2004-2009, Dito didapuk menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Energi Partai Golkar. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan 2009-2014 sekaligus Wakil Bendahara Partai Golkar pada 2009-2015.

Dito maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 sebagai wakil dari Jawa Tengah. Ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan ditugaskan di Komisi VII yang membidangi teknologi, lingkungan, energi, dan sumber daya mineral.

Dito sempat dipindahkan ke Komisi X yang membidangi pendidikan, ekonomi kreatif, budaya, pemuda, dan olahraga pada 2015-2016. Kemudian, ia kembali lagi bertugas di Komisi VII.

Seperti dikutip dari laman wikidpr.org, Dito mendapatkan tugas baru sebagai wakil ketua Komisi VI DPR RI pada 28 Maret 2018. Ia menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Bowo Sidik Pangarso. Rekan separtainya itu terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi distribusi pupuk.

(Baca: Politisi PDIP Herman Herry Jadi Ketua Komisi III DPR RI)

Reporter: Amelia Yesidora (Magang)