Beda dengan Periode Pertama, Jokowi Kini Tak Canangkan Target 100 Hari

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
23/10/2019, 13.40 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mencanangkan target 100 hari kerja usai melantik jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Jokowi beralasan, dirinya hanya melanjutkan pekerjaan pemerintah selama lima tahun ke belakang.

“Kami ini akan melanjutkan dari yang sebelumnya,” kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia. Jokowi juga bakal fokus untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya.

Hal itu bakal dilakukan dengan menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Menurut Jokowi, investasi akan banyak masuk ke Indonesia jika proses birokrasi di Indonesia mudah.

“Saya sudah sampaikan kepada menteri-menteri kemarin saat bertemu satu persatu bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret. Hal-hal yang ruwet harus disederhanakan,” kata Jokowi.

(Baca: 10 Menteri/Kepala Lembaga Baru Pemegang Anggaran Terbesar )

Selain itu, Kepala Negara akan berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, daya saing Indonesia akan semakin baik ke depannya.

Alhasil, competitiveness index Indonesia bisa naik di masa mendatang. “Paling terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi sekarang berbeda dengan saat dia baru menjabat di periode pertamanya pada 2014. Ketika itu, Jokowi mencanangkan berbagai agenda besar, baik di bidang politik, hukum, HAM, makro ekonomi, fiskal, energi, pangan, hingga penanaman modal.

Sebelumnya, Jokowi telah mengumumkan formasi Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Rabu (23/10). Sesuai janjinya, porsi menteri dari non-partai politik (Parpol) lebih banyak dibandingkan perwakilan parpol seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.

Reporter: Dimas Jarot Bayu