Kembali Jadi Menteri, Luhut Pandjaitan Jenderal Pembela Jokowi

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Luhut Binsar Pandjaitan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Ia dikabarkan akan menempati pos menteri koordinator maritim dan investasi.
Penulis: Hari Widowati
23/10/2019, 06.30 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan kembali terpilih menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Ia akan menduduki posisi menteri koordinator dengan nomenklatur baru, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut lahir di Simargala, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Ayahnya adalah Bonar Pandjaitan sedangkan ibunya Siti Frida Naiborhu.

Luhut pindah ke Bandung setelah lulus SMP. Ia bersekolah di SMA Penabur dan mulai aktif berorganisasi. Ia menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) yang gencar menentang Orde Lama dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah lulus SMA, Luhut mendaftar ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Angkatan Darat. Ia lulus dengan predikat lulusan terbaik pada 1970 dan menyabet penghargaan Adhi Makayasa.

Karier Luhut di militer terus menanjak. Ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Grup 3 Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), serta Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD. Ia menjadi komandan pertama Detasemen 81, kesatuan baret merah Kopassus yang dikenal sebagai salah satu pasukan khusus penanggulangan teroris terbaik di dunia. Luhut juga beberapa kali ditugaskan menempuh pendidikan dan pelatihan di luar negeri, antara lain di National Defense University, Amerika Serikat (AS) dan George Washington University, AS.

(Baca: Bidang Tugas Diperluas, Luhut Bakal Jadi Menko Maritim dan Investasi)

Karier Militer dan Bisnis Batu Bara

Jejak Luhut di pemerintahan dimulai sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura periode 1999-2000 di bawah pemerintahan Presiden RI ketiga BJ Habibie. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI keempat, Luhut ditunjuk sebagai menteri perindustrian dan perdagangan.

Ia menduduki kursi menteri kurang dari setahun. Selanjutnya, ia memilih menjadi pengusaha. Luhut merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan melalui Toba Sejahtra Group. Setelah masuk dalam kabinet Jokowi periode pertama, ia melepas kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. "Satu-satunya urusan saya saat ini hanya mengurus pemerintahan, bukan Toba Sejahtra," ujarnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Luhut memiliki 99,98% saham Toba Bara Sejahtra melalui PT Toba Sejahtra. Kemudian, secara bertahap ia mengurangi kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. Toba Sejahtra terakhir kali melepas 61,79% sahamnya kepada Highland Strategic Holdings Pte Ltd, perusahaan Singapura, senilai Rp 1,07 triliun pada 9 Desember 2016. Pasca transaksi ini, kepemilikan saham Toba Sejahtra di Toba Bara hanya tersisa 9,99%.

(Baca: Soal Laporan Coalruption, Luhut: Silakan Tindak Kalau Saya Salah)

Luhut memasuki dunia politik lewat Partai Golkar. Ia adalah wakil ketua Dewan Pertimbangan Golkar ketika Aburizal Bakrie memimpin partai politik tersebut. Ia mundur dari partai berlambang beringin itu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 karena mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Sementara itu, Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Setelah Jokowi-JK terpilih, Luhut dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan Indonesia periode 31 Desember 2014-2 September 2015. Ketika Jokowi melakukan reshuffle (kocok ulang) kabinet, Luhut ditugaskan ke pos baru, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Setahun berikutnya, Jokowi kembali melakukan kocok ulang kabinet. Kali ini Luhut ditugaskan menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Ia menjalankan tugasnya hingga pemerintahan Jokowi periode pertama berakhir pada 18 Oktober 2019.

(Baca: Calon Menteri dan Tantangan Berat Tim Ekonomi Periode II Jokowi)

Kerap Membela Jokowi

Dalam berbagai forum, Luhut kerap berbicara untuk membela Jokowi. Pada saat Pilpres 2019 berbagai kabar bohong (hoaks) menerpa mantan gubernur DKI Jakarta itu. Misalnya, isu soal Jokowi anti-Islam.

"Itu sangat tidak fair, beliau (Jokowi) taat. Di tempat lain belum tentu lebih baik sembahyangnya," kata Luhut dalam pidatonya di Indonesia Economic Day 2019 yang digelar DBS dan Katadata, di Jakarta, Kamis (31/1) lalu.

Ia juga membantah soal isu kebangkitan PKI. Luhut mengatakan, ia ikut menumpas PKI di masa lalu ketika bertugas di Kopassus.

Ia mengaku kesal jika ada orang-orang yang merendahkan kepemimpinan Jokowi. "Kadang suka kesal juga orang mempertanyakan atau merendahkan Pak Jokowi. Padahal pemimpin dunia sangat apresiasi ke Pak Jokowi," kata Luhut usai acara Silaturahmi Kabinet Kerja dengan Presiden dan Wapres di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi periode pertama sudah meletakkan landasan yang kuat. Dengan demikian, pemerintahan periode kedua bisa melangkah lebih cepat melaksanakan program-programnya.

(Baca: Luhut & Sri Mulyani Disebut Tetap Menjabat, Airlangga Akan Jadi Menko)