Temui Jokowi, Petani Minta Presiden Pimpin Langsung Reforma Agraria

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ilustrasi, sejumlah buruh tani membawa gabah usai panen di salah satu kawasan lumbung padi di Desa Paron, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (10/3). Para petani menuntut Presiden Jokowi memimpin langsung reforma agraria.
24/9/2019, 18.37 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan perwakilan petani yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/9). Dalam pertemuan itu, presiden telah mencatat semua tuntutan petani.

Tuntutan petani di antaranya terkait persoalan reforma agraria, redistribusi, perhutanan sosial, hingga masyarakat transmigrasi. Presiden juga mendengarkan tuntutan petani untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Para petani menuntut agar Presiden memimpin langsung agenda reforma agraria. Padahal, dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018, agenda reforma agraria dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Menurut Moeldoko, pemerintah akan mengkaji permintaan dari para petani tersebut. “Akan kami cek kembali substansinya dari Perpres tersebut,” kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (24/9).

(Baca: Serikat Petani Demonstrasi di DPR Tolak Lima Undang-undang Bermasalah)

Moeldoko mengatakan pihaknya akan kembali mengundang para petani pada Rabu (24/9). Hal itu dilakukan untuk mendalami berbagai tuntutan dari para petani tersebut.

“Agar ada langkah konkret. Bagi Presiden tidak masalah,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, sebanyak 7.500 petani yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara dan DPR pada Selasa (24/9). Para petani ini datang dari Jawa Barat, Banteng, Jawa Tengah serta perwakilan dari Bali, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Mereka berunjuk rasa untuk mengkritisi program reforma agraria di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dinilai gagal. Mereka juga bakal mengkritisi berbagai RUU yang dapat merugikan petani.

(Baca: Imbas Demonstrasi Gedung DPR, Jasa Marga Tutup Akses Tol Dalam Kota)

Reporter: Dimas Jarot Bayu