Darmin Klaim Demonstrasi Mahasiswa Tak Akan Berimbas ke Pasar Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa tak akan berimbas ke pasar keuangan domestik. Pasalnya, pemerintah telah memenuhi tuntutan mahasiswa.
Menurut Darmin, pemerintah mengusulkan penundaan pengesahan rancangan aturan yang dianggap bermasalah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti revisi Kitab Undang-Uundang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU Pertanahan, revisi UU Minerba, RUU Pemasyarakatan. “Pemerintah sudah mengambil langkah mengusulkan ke DPR menunda pembahasan sejumlah UU. Masalahnya kan di situ,” kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9).
(Baca: Hari Ini, Ribuan Mahasiswa Kembali Gelar Demonstrasi di Depan DPR)
Dengan adanya langkah pemerintah tersebut, Darmin meyakini para pelaku pasar akan tetap tenang. Dia pun meminta masyarakat tidak khawatir dengan demonstrasi yang terjadi saat ini.
“Jadi jangan dibilang enggak ada langkah pemerintah,” kata Darmin.
Sebagai informasi, ribuan mahasiswa bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa (24/9). Mereka menuntut sejumlah revisi aturan yang bermasalah dibatalkan.
Massa pada unjuk rasa hari ini diperkirakan bakal lebih besar dibandingkan kemarin. Mereka yang hadir tak hanya berasal dari Jakarta, namun juga daerah lain.
(Baca: Antisipasi Demonstrasi Mahasiswa di DPR, Polisi Rekayasa Lalu Lintas )
Selain itu, aksi mahasiswa tak hanya digelar di Jakarta. Seperti kemarin, aksi akan digelar di sejumlah kota secara serentak, seperti di Bandung, Yogyakarta, Riau, Makassar, hingga Papua.
Aksi hari ini juga bakal diikuti oleh 7500 petani yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Para petani ini datang dari Jawa Barat, Banteng, Jawa Tengah serta perwakilan dari Bali, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Para petani bakal ikut unjuk rasa untuk mengkritisi program reforma agraria di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dinilai gagal. Mereka juga bakal mengkritisi berbagai RUU yang dapat merugikan petani