Belum Sepakat Penundaan RKUHP, DPR-Pemerintah Buat Forum Lobi

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Demonstrasi mahasiswa merebak di sejumlah daerah di Indonesia memprotes rencana pemerintahan Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang. DPR dan Pemerintah hari Senin (23/9) sepakat membuat forum lobi untuk membahas RKUHP.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
23/9/2019, 17.38 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan membuat forum lobi terkait pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Alasannya, dewan belum sepakat dengan permintaan dari pemerintah terkait penundaan pengesahan RKUHP.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RKUHP Mulfachri Harahap mengatakan forum lobi akan dilakukan hingga tanggal 30 September 2019. Dalam rentang waktu itu pemerintah dan DPR akan memantau apa yang terjadi di tengah masyarakat.

Mulfachri juga memastikan bahwa RKUHP tak akan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (24/9) besok. Namun hingga 30 September, masih ada tiga kali rapat paripurna yang akan dilakukan DPR. 

"Nanti kami lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk semua," kata Mulfachri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).

(Baca: Jokowi Undang Pimpinan DPR dan Fraksi ke Istana Bahas RKUHP)

Jokowi tadi pagi menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPR. Dari kubu pemerintah, hadir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu