Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan 10 nama calon komisioner KPK periode 2019-2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antara beberapa nama tersebut, ada yang mengundang kontroversi. Namun, Jokowi mengaku sudah mengecek semua calon tersebut sehingga menilai proses seleksinya sudah final.
Ia mengaku sudah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), mengenai latar belakang dan sepak terjang para capim KPK. "Ada 3-4 nama yang katanya bermasalah," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9).
(Baca: Daftar 10 Nama Capim KPK yang Disetor ke Jokowi)
Namun, dia tidak hanya mengandalkan masukan dari LSM. Jokowi mengaku juga melakukan pemeriksaan silang terhadap 10 nama capim tersebut dengan pasokan informasi dari berbagai pihak, yaitu badan intelejen, kepolisian, dan kejaksaan. "Saya tentu tidak gegabah memutuskan."
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Jokowi menarik kesimpulan sudah tidak ada persoalan lagi dengan latar belakang 10 nama calon pimpinan KPK tersebut. "Saya sudah oke, sudah cukup (pemeriksaannya)," katanya.
Ia menambahkan, tidak bisa hanya menampung masukan sebagian pihak karena alasan-alasan pribadi. Apalagi, proses seleksi sudah berjalan sesuai prosedur dan sistem yang ada.
(Baca: Infografik: Titik Kritis Seleksi Pimpinan KPK)
Meski begitu, Jokowi mengaku belum menerima secara resmi daftar nama calon pimpinan KPK tersebut. Yang jelas, dia punya waktu 14 hari mengajukan daftar nama 10 calon hasil seleksi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Beberapa nama-nama aparat yang lolos beberapa tahap seleksi mendapat sorotan di antaranya Wakabareskrim Irjen Antam Novambar dan Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri. Antam tak masuk dalam daftar 10 nama yang lolos ke meja Jokowi, namun Firli terus melaju.
(Baca: Firli Bahuri, Kapolda Sumsel dan Capim KPK yang Penuh Kontroversi)
Sebanyak 500 pegawai KPK merasa keberatan dengan Firli dan mewanti-wanti kepada Tim Pansel Capim KPK untuk lebih selektif. Firli diduga berulang kali bertemu dengan sejumlah nama yang terlibat dalam kasus yang sedang ditangani KPK, salah satunya pertemuan antara Firli dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang saat itu diduga ikut terlilit kasus korupsi divestasi Newmont Nusa Tenggara.
Berikut daftar 10 nama yang disetor Pansel ke Jokowi:
1. Alexander Marwata (komisioner KPK 2014-2019)
2. Firli Bahuri (Polri)
3. Roby Arya Brata (ASN Sekretariat Kabinet)
4. Sigit Danang Joyo (ASN Kementerian keuangan)
5. I Nyoman Wara (auditor BPK)
6. Johanis Tanak (jaksa)
7. Lili Pintauli Siregar (advokat)
8. Luthfi K Jayadi (dosen)
9. Nawawi Pamolango (hakim)
10. Nurul Ghufron (dosen).