Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Diskriminasi Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas secara hukum pelaku diskriminasi ras dan etnis terkait Papua. Dia juga berencana mengundang tokoh Papua ke Jakarta pekan depan.

Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan kerusuhan di Papua. "Saya telah memerintahkan Kapolri (Tito Karnavian) untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis, secara tegas," katanya dalam keterangan Sekretariat Kabinet, Kamis (22/8).

Sejauh ini, situasi di Tanah Papua sudah normal. Informasi itu ia peroleh dari laporan dari Kapolri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang sedang berada di Papua.

Karena itu, tingkat pengamanan di Papua pun sudah diturunkan. “Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua dan situasi sudah berjalan normal kembali,” katanya.

(Baca: Kominfo Blokir Akses Internet di Papua dan Papua Barat)

Dia mengakui sempat ada kebijakan untuk memblokir akses internet di Papua. “Itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi.

Ia juga berencana mengundang para tokoh adat, masyarakat, dan agama di Papua dan Papua Barat untuk datang ke Istana. Pertemuan itu akan membahas tentang percepatan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa pihak-pihak terkait sudah menyampaikan permohonan maaf. Hal itu, menurutnya menunjukkan kebesaran hati bersama untuk saling menghormati dan menghargai.

(Baca: Kontras Kritik Kominfo yang Batasi Akses Internet Papua)

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan tidak ada tempat di Indonesia bagi orang-orang yang melakukan tindakan rasisme. Dia juga menjelaskan ada oknum yang tak menginginkan Papua dan Papua Barat maju secara politik dan sosial ekonomi.

Ia menilai, masyarakat Indonesia bisa paham dan tak terpengaruh kepada perusakan secara masif. Hal ini patut disyukuri. "Masyarakat bisa segera sadar bahwa semuanya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang tidak menginginkan Papua maju," katanya di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Selain itu, Moeldoko mengungkapkan upaya pendekatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat adalah komitmen yang konsisten dari pemerintah. Memang ada kebijakan pembatasan internet, namun itu merupakan upaya untuk meredakan isu kerusuhan.

Dia menjelaskan pembatasan internet perlu untuk langkah preventif keamanan dan pertahanan nasional. Meski begitu, dia tidak menyampaikan batas waktu pemblokiran akses internet di Papua. "Kami lihat situasinya," kata Moeldoko.

(Baca: Polri: Unjuk Rasa di Papua dan Papua Barat Berakhir Aman)