Tak Diajak Bahas Pemindahan Ibu kota, DPR Kritik Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan rencana pemerintah yang memindahkan ibu kota baru tanpa berkomunikasi dengan parlemen terlebih dahulu. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil hari ini menyatakan pemerintah telah memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyatakan kaget dan heran pemerintah tidak berbicara terlebih dahulu membahas rencana pemindahan ibu kota dengan DPR.  Apalagi menurutnya, pemerintah kerap berbicara di media massa tapi tak pernah berkonsultasi dengan parlemen secara resmi.

Bambang bahkan memperkirakan saat ini lebih banyak anggota dewan yang tidak setuju rencana pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu dia mengingatkan pemerintah meminta persetujuan DPR terlebih dahulu jika ingin memindahkan pusat pemerintahan.

“Kami kaget dan menyayangkan karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI,” kata Bambang dilansir dari Antara, Rabu (22/8).

(Baca: Menteri Agraria: Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah ke Kalimantan Timur)

Anggota Komisi V DPR ini juga sempat mengingatkan pemerintah agar membangun beberapa infrastruktur yang penting. Beberapa di antaranya adalah  jalan raya, jembatan, telekomunikasi, hingga penerangan. DPR berharap kajian pembangunan dibahas bersama dengan parlemen.

“Pemerintah serius, tapi melupakan keberadaan DPR,” ujarnya.