Kabar Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Bappenas: Tunggu Pengumuman Presiden

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan keputusan pemindahan ibu kota ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia tidak menampik adanya kemungkinan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Hanya saja lokasi ibu kota baru bukan di Samarinda atau Balikpapan. "Tunggu pengumuman dari presiden," katanya di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (22/8).

Lebih lanjut Bambang mengatakan ibu kota baru tidak masuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020 karena belum ada aktivitas yang signifikan. Selain itu, pembiayaan tidak akan bergantung kepada APBN karena investasi paling besar dari swasta dan BUMN.

Menurut Bambang, persiapan pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2020 dan kegiatan pemindahan mulai berjalan pada 2021. Pembangunan pemerintahan pusat diproyeksi membutuhkan lahan sekitar 3 ribu hektare. "Groundbreaking tahun 2021," ujarnya.

(Baca: Di Hadapan DPR, Jokowi Minta Izin Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan)

Saat ini kajian ibu kota baru sudah selesai dan tinggal menunggu pengumuman lokasi. Nantinya, desain ibu kota baru bakal fokus pada pembangunan transportasi dan infrastruktur.  

Menurut Bambang, pembangunan ibu kota baru bakal efektif dan efisien karena memanfaatkan bandara dan pelabuhan yang sudah ada. Namun, bakal ada peningkatan transportasi berbasis kereta.

Dia mengungkapkan transportasi berbasis kereta dalam bentuk Lintas Raya Terpadu (LRT. "Kota baru perlu koneksi dengan daerah sekitar, apakah melalui jalan atau kereta api," kata Bambang.

(Baca: Bappenas: APBN Danai Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Rp 93,5 Triliun)

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) Sofyan Djalil menyatakan pemerintah sudah menunjuk provinsi, namun belum ada keputusan spesifik terkait lokasi ibu kota baru. "Di Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/8).

Sofyan menyatakan butuh sekitar 3 ribu hektare lahan untuk kantor pemerintahan utama, seperti pembangunan kantor presiden, kantor para menteri, serta gedung parlemen. Setelah itu, butuh sekitar 300 ribu hektare lagi untuk wilayah hijau. Wilayah hijau nantinya untuk pembangunan taman yang berfungsi menjaga kualitas udara ibu kota baru.

(Baca: Menteri Agraria: Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah ke Kalimantan Timur)