Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia harus siap dalam menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Ia menyebut data saat ini sebagai kekayaan baru Indonesia.
"Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," katanya dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Oleh karena itu, menurut Jokowi, Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data. Ia menyatakan hak warga negara atas data pribadi harus terlindungi.
"Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi," tegas dia.
(Baca: Di Hadapan DPR, Jokowi Minta Izin Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan)
Dia mengungkapkan pemanfaatan teknologi yang salah bisa membahayakan demokrasi serta kesatuan negara. Ia menekankan bahwa inti perlindungan kepentingan rakyat yang juga mampu mencakup prioritas bangsa dan negara.
Jokowi juga mengingatkan peraturan harus memberikan rasa ama dan pembuatan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kepentingan rakyat. "Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien," ujarnya.
Dia pun meminta para anggota dewan serta pemerintah daerah untuk melakukan langkah baru. Dia menyorot masih banyak formalitas yang rumit dan menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha untuk segera berhenti.
(Baca: Sidang Tahunan, Ini Tiga Pidato Kenegaran Terakhir Jokowi)
Menurut Jokowi, regulasi yang menjebak malah justru bisa menghambat inovasi. "Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus, regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan," katanya lagi.
Dia mengaku Indonesia butuh inovasi disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi sebuah peluang. Sumber daya manusia yang unggul dan berdedikasi pun mampu menciptakan terobosan jalan pintas sehingga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu melampaui bangsa lain.