Sidang Tahunan, Ini Tiga Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2017

Presiden menyampaikan RAPBN 2018 dengan memberikan gambaran bahwa pendapatan sebesar Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.204,4 triliun. Sehingga, defisit anggaran direncanakan sekitar Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jumlah pendapatan sebesar Rp 1.878,4 triliun tersebut berasal dari penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun. Belanja negara ketika itu dirancang Rp 2.204,4 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun.

Jokowi menjelaskan RAPBN 2018 disusun dengan berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Kedua melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja nonprioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Kersa Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam RAPBN 2018 tersebut pemerintah juga menargetkan indikator makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, dan nilai tukar Rp 13.500 per dolar. Sementara suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Sementara dalam pidato kenegaraan saat itu, Jokowi mengatakan tahun 2017 merupakan tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata,” kata Presiden.

Presiden juga menginginkan para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, Polri, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama.

“Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Ke sanalah kita bergerak,” katanya.