Di Hadapan DPR, Jokowi Minta Izin Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Joko Widodo selaku presiden Indonesia beserta Bambang Soesatyo selaku ketua DPR berjalan bersama dalam sidang tahunan MPR RI sidang beraama DPR RI - DPD RI dalam sidang DPR RAPBN 2020 di gedung Nusantara 2, DPR, Jakarta Pusat (16/8). Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota ke Kalimantan, saat menyampaikan Pidato Kenegaraan.
Penulis: Michael Reily
Editor: Desy Setyowati
16/8/2019, 10.58 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin pemindahan ibu kota ke Kalimantan kepada anggota dewan, dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8). Hal itu ia sampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR.

Dia mengungkapkan ibu kota Indonesia bakal pindah dari DKI Jakarta di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan dan keadilan ekonomi, dalam rangka visi Indonesia Maju. "Saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Jokowi mengenakan pakaian adat Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan kondisi perekonomian global yang terus bergejolak dan adanya perubahan geopolitik.

Belum lagi, ada krisis iklim yang mengancam lingkungan. Dia menyebutkan, Indonesia berada di lingkaran cincin api, sehingga hampir seluruh wilayahnya rentan mengalami bencana.

(Baca: Jokowi Umumkan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Instagram)

Untuk itu, ia menilai pembangunan di Indonesia harus mampu menghadapi gejolak ekonomi global. Selain itu, pembangunan harus sensitif terhadap risiko. "Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana, masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko," katanya.

Dia menambahkan, fokus pembangunan adalah manajemen tata kelola, sistem, ukuran kinerja aparat pengawasan, serta birokrasi pelaksana. Orientasi kinerja negara pun hanya mengarah pada satu hal, yaitu hasil.

Jokowi menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan kualitas dan kultur, mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri, serta pejabat BUMN. Dia meminta perubahan untuk pelayanan kepada masyarakat. "Kami mengapresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme," katanya.

(Baca: Pemerintah Prioritaskan Bangun Transportasi Publik di Ibu Kota Baru)

Reporter: Michael Reily