TKN Batasi Satu Parpol Eks Kubu Prabowo Gabung dengan Koalisi Jokowi
Pertemuan presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, memunculkan wacana koalisi di antara kedua belah pihak. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menyatakan bila pun berkoalisi, hanya perlu satu dari empat parpol yang pernah mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
“Anggota koalisi kemungkinan tidak bertambah. Bila pun bertambah, paling satu. Karena butuh menguatkan check and balance di DPR," kata Arsul yang juga menjabat Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di kompleks parlemen, Jakarta (15/7).
Terdapat empat partai politik yang pernah mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat. Saat ini, hanya PKS yang menyatakan memilih sebagai oposisi.
(Baca: Wacana Rekonsiliasi dan Nasib Koalisi Jokowi)
Arsul menyatakan parpol pengusung Jokowi akan menguasai 60% kursi parlemen, sehingga tak semua parpol eks pendukung Prabowo akan diboyong. Dia menyatakan dalam waktu dekat akan digelar pertemuan antara Jokowi dan para pimpinan parpol pengusung untuk membahas persoalan ini.
"Bila semua diajak rasanya tidak mungkin. Pertanyaan adalah apakah mau tambah satu atau tidak (sama sekali), itulah yang akan dibahas," kata Arsul.
Gerindra Disarankan Tetap Jadi Oposisi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, Indonesia membutuhkan keberadaan oposisi untuk mengawal kinerja pemerintahan. Untuk itu, dia menyarankan partai politik yang pernah berseberangan dengan Jokowi menjadi merapat mendukung pemerintahan.
"Kalau kita ingin membangun bangsa yang sehat, demokrasi yang sehat, ya perlu oposisi yang kuat dan konstruktif, konstruktif yakni tidak hanya mengawasi dan mengkritisi tapi juga ikut membangun," kata Ujang Komaruddin.
(Baca: Usai Jokowi-Prabowo Bertemu, Gerindra Mengaku Belum Bahas soal Koalisi)
Ujang menyataakan, bila Gerindra bergabung dengan pemerintah, akan membuat koalisi pemerintah sangat gemuk. Sementara pihak oposisi menjadi sangat kurus karena hanya PKS yang siap menjadi oposisi.
"Jadi untuk demokrasi yang sehat dan agar pemerintah juga bisa dikontrol, baiknya Gerindra tetap menjadi oposisi," kata Ujang.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo pun mengatakan hal senada. Dia berharap PAN, Gerindra, dan PKS konsisten menjadi partai oposisi, dan memainkan peran strategis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
"Setelah pertemuan Jokowi-Prabowo, saya berharap Gerindra, PAN dan PKS tetap konsisten menjadi oposisi," kata Drajad, seperti dikutip Antara.
(Baca: Alasan Pidato Jokowi Tak Singgung Isu Penegakan Hukum dan HAM)