Segera Umumkan Kabinet Baru, Jokowi: Menteri dari Parpol 50% atau 60%

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Jokowi sudah menyelesaikan penyusunan kabinet baru.
Penulis: Michael Reily
Editor: Yuliawati
12/7/2019, 11.54 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah menyelesaikan susunan kabinet terbaru. Jokowi menjelaskan gambaran perbandingan komposisi antara menteri dari partai politik dan profesional (nonparpol) sebesar 60:40 atau 50:50.

Jokowi berjanji bakal segera memberikan pengumuman tentang para menteri yang akan bertugas dalam waktu secepatnya. “Secepatnya (bakal ada pengumuman),” kata Jokowi di Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Jokowi mengungkapkan partai politik yang minta jatah menteri tidak jadi masalah karena susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Ya enggak apa-apa, mau minta 9, mau minta 10, mau minta 11. Kan enggak apa-apa, wong minta aja,” katanya.

(Baca: Nama-nama Calon Menteri Muda Jokowi, dari AHY hingga Tsamara Amany )

Jokowi mengungkapkan bakal banyak menteri dari kabinet sekarang yang akan bertahan pada susunan kabinet baru. Dia menyatakan bakal ada pilihan menteri yang berusia muda, baik dari partai politik dan kalangan profesional.

Namun, Jokowi mengedepankan menteri muda yang berasal dari partai politik, meski tetap memperhatikan porsi menteri dari kalangan profesional. “Kalau tidak ada dari partai ya kami cari sendiri, profesional muda kan sekarang banyak banget,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan kasus hukum yang menjerat menteri di kabinet sekarang tetap jadi pertimbangan penyusunan kabinet baru. Terdapat tiga menteri di kabinet saat ini yang sedang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

(Baca: Pengusaha Minta Jokowi Umumkan Susunan Kabinet Sebelum Pelantikan)

Imam Nahrawi pernah menjadi saksi di pengadilan dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Enggar pernah dimintai keterangan terkait kasus gratifikasi politisi Bowo Sidik Pangarso (BSP). Ada pun Lukman pernah dipanggil KPK sebagai saksi dengan tersangka Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy.

Belakangan, Jokowi juga  memberikan peringatan kepada beberapa menteri terkait defisit neraca perdagangan. Jokowi meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno karena impor minyak dan gas yang masih tinggi. 

(Baca: Impor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Jonan dan Rini di Sidang Kabinet)