Jokowi Siap Tanggung Risiko Politik dari Kebijakan Tak Populis

(Katadata/Donang Wahyu)
Presiden Jokowi saat wawancara khusus dengan Katadata.co.id, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Penulis: Yuliawati
29/5/2019, 18.21 WIB

Pasangan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak sebesar 55,41% berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi Pemilihan Presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penetapan presiden terpilih masih menunggu sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Bila tak ada aral melintang dari persidangan MK, Jokowi akan kembali memimpin dua periode. Jokowi menyatakan untuk kepemimpinan di periode kedua dia akan memprioritaskan kebijakan jangka panjang seperti infrastruktur dan pembangunan SDM.

"Karena (pembangunan infrastruktur dan SDM) ini menjadi fondasi kita menuju Indonesia Emas 2040-2045. Tanpa fondasi ini, kalau kita hanya memikirkan (kepentingan) jangka pendek, maka ini tak akan tercapai. Percaya (dengan) saya," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id pada Senin (27/5).

(Baca: Jokowi Putuskan Reshuffle Kabinet Pasca-hasil MK)

Jokowi menyatakan pembangunan infrastruktur dan SDM tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung baik secara ekonomi maupun politik. Pembangunan SDM, kata Jokowi, baru dapat dirasakan manfaatnya 10-15 tahun mendatang.

Karena manfaat pembangunan dalam jangka panjang, Jokowi siap dengan risiko politik yang akan dihadapinya. "Kita tidak bisa menikmati keuntungan ekonomi atau politiknya sekarang. Itu risiko yang sudah saya ambil. Karena, kita ini bukan sedang membangun bisnis, tapi membangun negara," tutur Jokowi.

Untuk mengejar kebijakan jangka pendek, menurut Jokowi, sebenarnya lebih mudah. Dia mencontohkan pembangunan ekonomi bakal lebih cepat tercapat bila memprioritaskan pembangunan di sentra ekonomi yang telah maju. Dia mencontohkan pembangunan superkoridor di Jawa bagian utara. Di kawasan itu terdapat pelabuhan dan hanya membutuhkan sedikit perbaikan jalan.

"(Pekerjaannya) lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kan kita ini bernegara, jadi perlu memikirkan bagaimana saudara-saudara kita yang di Papua, Maluku, NTT hingga Aceh," kata Jokowi.

(Baca: “Saya Butuh Menteri Eksekutor”)

Jokowi menyatakan dia siap menjalankan kebijakan yang tidak populis karena periode kedua membuatnya tak punya beban. "Apa pun yang baik untuk negara ini, yang baik untuk rakyat, akan saya lakukan," kata dia.

Selain membahas kebijakan pembangunan, Jokowi juga membahas mengenai komunikasi yang hendak dibangun untuk meredakan ketegangan politik pasca-pengumuman KPU, perombakan dan nomenklatur kabinet. Simak selengkapnya wawancara eksklusif dengan Katadata.co.id: “Saya Butuh Menteri Eksekutor”.