Moeldoko: Ada 3 Orang Aktor Penyelundup Senjata di Aksi 22 Mei

Pemerintah mengungkap adanya kepentingan yang menunggangi aksi massa 22 Mei 2019. Hal ini diungkapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (22/5)

Moeldoko mengungkapkan, ada tiga orang aktor yang menyelundupkan senjata laras panjang pada aksi massa 22 Mei 2019. Masing-masing memiliki peranan sebagai pencari senjata, penyedia senjata, dan eksekutor.

"Namanya jelas, antara lain Asumardi yang mencari senjata, Helmi Kurniawan menjual senjata. Sementara, Irvansyah disiapkan sebagai eksekutor," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (22/5).

Moeldoko menjelaskan, eksekutor yang disiapkan ini telah menargetkan pejabat negara sebagai sasaran dengan bermodalkan dua senjata jenis pistol. Aktor tersebut telah diamankan dan senjata telah disita oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Adanya temuan ini membuat Moeldoko yakin bahwa ada upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk memperkeruh suasana. Namun, kelompok provokator tersebut tengah di dalami lebih lanjut identitasnya.

(Baca: Moeldoko Nilai Ada Upaya Sistematis Manfaatkan Aksi Massa 22 Mei)

Kelompok ini ia katakan bukan kelompok teroris maupun kelompok Eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn)  Soenarko. "Ada lagi di belakangnya, sebentar lagi terungkap," ujarnya.

Moeldoko sendiri telah memprediksikan eskalasi aksi akan semakin meningkat. Puncak eskalasi diperkirakan terjadi pada hari ini, namun ia memastikan aksi massa dapat ditangani oleh aparat kepolisian. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga akan dimaksimalkan untuk menangani mobilisasi massa.

Untuk menekan eskalasi lebih lanjut, pemerintah akan melakukan upaya eliminasi, dari tataran politik para pelaku politik yang bisa jadi masalah atau mengeliminasi pembuat masalah yang menyusup di kerumunan massa di lapangan. "Pasti ada upaya ke arah sana," kata dia.

Moeldoko mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari titik-titik rawan, seperti area Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia menjamin pihak kepolisian maupun TNI mampu menangani aksi massa.

(Baca: Ketua DPR Imbau Masyarakat Jangan Terpancing Isu People Power)