Pimpin Ratas, Jokowi Minta Pengembangan SDM Lewat Program Vokasi

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 sekaligus meluncurkan Visi Indonesia 2045 di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Kamis (9/5/2019).
Penulis: Michael Reily
Editor: Agung Jatmiko
16/5/2019, 17.49 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin rapat terbatas (Ratas) yang dihadiri oleh menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka. Ratas kali ini membahas soal pendidikan dan pelatihan vokasi.

Presiden kembali menekankan untuk program vokasi harus tepat guna, artinya anggaran yang dikeluarkan untuk mengembangkan program vokasi harus benar-benar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan kemampuan angkatan kerja juga harus betul-betul terlihat melalui program vokasi ini

“Anggaran yang kita keluarkan betul-betul bisa bermanfaat yang konkret,” kata Jokowi saat membuka rapat, Kamis (16/5).

Jokowi pun mengungkapkan, bahwa dirinya sering mengadikan pertemuan untuk mengkaji pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam setiap pertemuan mengenai program vokasi tersebut, Jokowi selalu menekankan perbaikan yang lebih tajam supaya target pembangunan SDM tercapai.

(Baca: Mulai Tahun Depan, Pemerintah Bakal Fokus Genjot Program Vokasi)

Jokowi memiliki alasan yang masuk akal, mengapa ia terus menggenjot program vokasi ini serta terus menekankan perbaikan yang lebih tajam. Sebab, pada tahun 2030 Indonesia akan menikmati bonus demografi yang sangat melimpah, saat dimana angkata kerja melimpah. Nah, Indonesia ia katakan harus mampu memanfaatkan pembangunan SDM secara besar-besaran.

Usai Ratas, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menekankan, pemerintah masih mengkonsolidasikan tugas setiap kementerian dan lembaga dalam program vokasi. Saat ini, fokusnya adalah penghitungan kapasitas dari sisi penawaran tenaga kerja, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan politeknik.

Setelah itu, pemerintah akan mengkaji sisi permintaan yaitu sektor industri yang butuh profesi spesifik. “Baru kita bisa cari terobosan (kebijakan) yang akan kita genjot,” kata Hanif.

Selain itu, salah satu opsi yang masih dalam pengkajian adalah pembentukan Badan Vokasi Nasional. Nantinya, asosiasi pelaku usaha akan ikut serta dalam unsur itu. Namun, pembahasan Badan Vokasi Nasional masih belum detail.

(Baca: Jokowi Minta Program Vokasi dan Pelatihan Jadi Prioritas Anggaran)

Reporter: Michael Reily