Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memutuskan pengelolaan Blok Corridor setelah kontrak berakhir pada 19 Desember 2023. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan, keputusan itu akan disampaikan secepatnya.
"Dalam waktu dekat. Insya Allah minggu depan," ujar Djoko saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa, (7/5).
Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin menambahkan, pemerintah masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengevaluasi dan memutuskan pengelolaan Blok Corridor. Namun, pemerintah mempercepat pengumuman pengelolaan Blok Corridor. "Supaya produksi tidak turun dan produksi bisa dijaga," ujar Jaffee.
(Baca: Medco Tertarik Ikut Berebut Garap Blok Corridor)
Blok Corridor saat ini masih menjadi kontributor produksi gas ketiga terbesar di Indonesia. Produksinya menyumbang hingga 17% dari total produksi gas nasional.
Pengelolaan blok migas ini juga sangat strategis karena akan terintegrasi dengan Blok Rokan dan Kilang Dumai di Riau. Selama ini Blok Corridor dikelola oleh ConocoPhillips dengan hak partisipasi sebesar 54%. ConocoPhillips mulai mengelola Blok Corridor sejak 2012 setelah mengakuisisi Gild Resources.
Pemegang hak kelola lainnya adalah Pertamina sebesar 10% dan Repsol Energy 36%. Kepemilikan hak kelola Repsol naik setelah membeli hak kelola Talisman Energy Inc senilai US$ 8,3 miliar.
Sejauh ini, ConocoPhillips bersama Repsol sudah mengajukan proposal perpanjangan kontrak di Blok Corridor. ConocoPhillips dan Repsol bersaing dengan Pertamina yang juga mengajukan proposal pengelolaan Blok Corridor pasca 2023.
(Baca: Diputus Sebelum Pemilu, Corridor Berpeluang Dikelola Kontraktor Lama)