Pimpinan DPR Dukung Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Bambang meyakini rencana tersebut telah dilakukan dengan kajian yang matang.

Meski demikian, Bambang meminta implementasi pemindahan ibu kota dilakukan secara hati-hati. "Karena ini pemindahan ibu kota, satu hal yang tidak mudah," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Bambang mengatakan, DPR nantinya akan melihat sejauh mana konsep yang telah dibuat Bappenas dan telah disinkronkan dengan Kementerian Keuangan untuk pemindahan ibu kota. Konsep tesebut bakal kembali dibahas di DPR setelah memasuki masa sidang baru.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan wacana pemindahan ibu kota menggunakan konsep maritim. Dengan konsep tersebut, ibu kota bisa dipindahkan ke wilayah kepulauan.

Fahri lantas menyarankan agar ibu kota dipindahkan ke wilayah pesisir Jakarta, yakni sekitar Kepulauan Seribu. Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan tanah reklamasi di Teluk Jakarta yang saat ini belum difungsikan. "Itu lebih masuk akal karena kita mau mendalami konsepsi negara maritim kan," kata Fahri.

Dengan menggunakan konsep tersebut, Fahri menilai biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota menjadi lebih murah. Hal tersebut lantas tak akan membebani anggaran negara, karena jaraknya tidak jauh dari Jakarta.

(Baca: Jokowi Siapkan Tiga Daerah Alternatif untuk Pemindahan Ibu Kota)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah tengah menyiapkan tiga alternatif daerah pengganti ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta. Ketiga daerah tersebut masing-masing memiliki luas beragam.

Jokowi merinci, luasan tiga daerah calon ibu kota baru tersebut adalah 80.000 hektare (Ha), 120.000 Ha dan 300.000 Ha. Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota di antara ketiga daerah tersebut sudah dibahas dengan kementerian/lembaga terkait, sebab berhubungan dengan anggaran yang bakal dialokasikan untuk pemindahan.

Menurutnya, anggaran untuk pemindahan tersebut ada asalkan tidak dikerjakan lebih dari satu tahun. "Akan kita cari skema khusus sehingga pemindahan Ibu Kota jadi tapi APBN tidak terbebani," kata Jokowi.

Jokowi sendiri menyebut rencana pemindahan ibu kota sudah melalui perencanaan yang matang, bukan hanya sekadar omongan. Ia menyebut, pembahasan pemindahan ibu kota sebenarnya sudah dilakukan di dalam tubuh pemerintah selama tiga tahun dan dilanjutkan dengan kajian dari Bappenas selama 1,5 tahun.

Ke depannya, pemerintah akan berkonsultasi lebih lanjut soal pemindahan ibu kota dengan lembaga negara terkait. Hal ini dilakukan untuk membahas aspek hukum dan politis. "Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan," katanya.